LanggurNews.com | Sorong– Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, bukan kawasan wisata yang dieksploitasi demi keuntungan ekonomi semata.
Hal itu disampaikan Widiyanti saat melakukan kunjungan kerja Monitoring dan Evaluasi (Monev) pelaksanaan Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) Raja Ampat 2024-2044 di Hotel Aston Sorong, Papua Barat Daya, Senin (11/5/2026).
Dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Widiyanti mengatakan RIDPN menjadi panduan pembangunan pariwisata Raja Ampat agar tetap terarah, terpadu, dan berbasis konservasi.
“Raja Ampat harus dijaga sebagai destinasi high quality sustainable tourism. Industri pariwisata di sini tidak boleh bersifat ekstraktif maupun eksploitatif yang mengorbankan alam,” kata Widiyanti.
Ia menyebut koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan, mulai dari ancaman aktivitas ekstraktif hingga pengelolaan daya dukung lingkungan.
Kementerian Pariwisata, kata dia, juga tengah mengkaji penambahan mooring buoy atau pelampung tambat untuk mencegah kerusakan terumbu karang akibat jangkar kapal wisata.
“Penambahan mooring buoy ini memerlukan komitmen pemerintah daerah untuk mengelolanya secara berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Widiyanti turut menyoroti potensi overtourism di Raja Ampat. Menurutnya, rencana penambahan frekuensi penerbangan ke Sorong demi meningkatkan devisa harus tetap mempertimbangkan kemampuan alam dalam menerima wisatawan.
“Pariwisata berkualitas bukan sekadar jumlah kunjungan, tetapi juga soal keamanan, kebersihan, aksesibilitas, layanan, hingga rasa hormat terhadap manusia dan alam,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan Raja Ampat merupakan salah satu kawasan di dunia yang memiliki dua pengakuan UNESCO sekaligus, yakni Global Geopark dan Biosphere Reserve.
Menurut Nausrau, Raja Ampat juga berhasil mempertahankan status Platinum Blue Park 2024 dari Marine Conservation Institute.
“Papua Barat Daya menjadi laboratorium hidup pariwisata berkelanjutan kelas dunia yang tidak tertandingi,” katanya.
Meski begitu, ia mengakui masih ada sejumlah kendala yang dihadapi pelaku wisata lokal, seperti keterbatasan SDM, minimnya jadwal feri Sorong-Waisai, hingga belum tersedianya transportasi antar-pulau yang teratur dan terjangkau.
Nausrau juga meminta dukungan Kementerian Pariwisata dalam proses revalidasi UNESCO Raja Ampat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.
“Revalidasi ini sangat menentukan apakah status UNESCO Raja Ampat akan dipertahankan, ditingkatkan, atau dicabut,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Menpar Widiyanti juga meninjau Pelabuhan Usaha Mina yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Marina atau Jetty Sorong.
(Kemenpar/LN)
