Manado, LanggurNews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara kembali mencatat prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Opini tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Senin (2/6) lalu, di Manado, bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
LHP diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Budi Prijono, kepada Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen, dan Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus.
Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas komitmen dan konsistensi Pemprov Sulawesi Utara dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa pencapaian opini WTP ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Capaian ini tidak terlepas dari sinergi efektif semua pihak, termasuk dukungan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan,” ujar Budi Prijono dalam keterangan persnya, Kamis (5/6/2025).
BPK juga menyoroti sejumlah capaian positif dalam pengelolaan keuangan Pemprov Sulut tahun 2024, antara lain Alokasi mandatory spending pada bidang pendidikan dan pengawasan telah sesuai dengan pedoman penyusunan APBD, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pengendalian inflasi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
Meskipun memberikan opini WTP, BPK juga menyampaikan beberapa catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulut, yaitu Ditemukannya kekurangan volume pekerjaan pada beberapa proyek, Ketidaktertiban dalam belanja dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Kekurangan penetapan pajak air permukaan dan sanksi administratif yang belum optimal.
Budi Prijono berharap Pemprov Sulut terus meningkatkan kualitas laporan keuangan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara J. Victor Mailangkay, Kepala BPK Perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo, para anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Sulut, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.
(Humas BPK RI/LanggurNews)
