Jakarta, LanggurNews.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa arah kebijakan pariwisata saat ini berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Pariwisata nasional yang ditunjang oleh kekuatan alam, budaya, dan masyarakat adalah modal besar yang harus dimaksimalkan. Pemerintah berkomitmen menjadikan sektor ini sebagai motor kesejahteraan masyarakat,” ujar Menteri Pariwisata dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai program stimulus yang digulirkan pemerintah, terutama saat momen libur nasional seperti Natal dan Tahun Baru, Lebaran, serta libur sekolah.
Pada masa libur sekolah Juni–Juli 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,4 triliun untuk mendorong pergerakan wisatawan nusantara.
Stimulus yang diberikan antara lain, Diskon tiket kereta api hingga 30% untuk 2,8 juta penumpang, Diskon tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 6%, Diskon angkutan laut hingga 50%, serta Potongan tarif tol sebesar 20% bagi 110 juta pengguna jalan.
Total anggaran untuk program diskon transportasi ini mencapai Rp940 miliar, sementara potongan tarif tol mendapat alokasi Rp650 miliar.
“Paket stimulus ini terbukti memberikan dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tambah Widiyanti.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan positif pada sektor pariwisata. Selama periode Januari–Mei 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tercatat mencapai 5,63 juta, meningkat 7,44 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.
Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) menyentuh angka 508,67 juta, naik 16,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Tren ini menjadi sinyal kuat atas kebangkitan sektor pariwisata yang berdampak nyata bagi ekonomi nasional,” ujar Menteri Widiyanti.
Kementerian Pariwisata juga berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dalam program Koperasi Merah Putih.
Nota Kesepahaman ditandatangani di Desa Widosari, Yogyakarta, pada 9 Mei 2025, dengan tujuan memperkuat peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai pengelola koperasi di desa wisata.
Langkah ini diperkuat dengan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli 2025. Sebanyak 80 desa wisata dipilih sebagai proyek percontohan, dengan tiga di antaranya masuk dalam 103 proyek nasional KDMP/KKMP.
Selain itu, Kemenparekraf juga mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui kerja sama antara Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan Universitas Pertahanan (Unhan), sebanyak 1.600 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mendapat pelatihan intensif pada 11–24 Juni 2025.
Tujuannya, mencetak tenaga dapur profesional yang akan menjamin ketahanan pangan dan gizi sehat bagi 82,9 juta penerima manfaat hingga tahun 2029.
Menurut Widiyanti, program-program Kementerian Pariwisata secara langsung mendukung realisasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, terutama dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berbasis komunitas.
“Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar terhadap sektor pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi. Kami mengajak seluruh pelaku industri dan pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, membangun pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat usaha komunitas demi pengurangan kemiskinan secara berkesinambungan,” pungkas Menteri Widiyanti.
(Kemenpar/LanggurNews)
