Jakarta, LanggurNews.com | Persidangan perkara dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan terkait pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2019–2022 kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (9/2/2026).
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan sejumlah pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di antaranya Tim Kelompok Kerja (Pokja), Kepala LKPP Roni Dwi Susanto, serta Direktur Advokasi LKPP Aris Supriyanto.
JPU Roy Riadi mengungkapkan adanya indikasi praktik monopoli sejak awal proses pengadaan.
Hal itu terungkap dari keterangan saksi yang menyebut pihak kementerian diduga telah mengundang pabrikan tertentu dengan spesifikasi Chrome OS sebelum proses pengadaan resmi dilakukan.
Selain itu, terungkap bahwa pada periode 2020–2021 penentuan harga pengadaan dilakukan sepenuhnya oleh pihak kementerian bersama prinsipal tanpa melibatkan LKPP.
“Hal tersebut berdampak pada tingginya harga pengadaan. Pada 2022 pemerintah sempat melakukan konsolidasi pengadaan untuk menekan harga agar lebih kompetitif,” kata Roy Riadi di persidangan.
Namun, upaya konsolidasi itu disebut menemui hambatan karena para prinsipal menolak membuka rincian pembentukan harga dengan alasan rahasia perusahaan.
Akibatnya, harga pengadaan tetap tinggi dan dinilai tidak mencerminkan prinsip efisiensi anggaran negara.
Jaksa juga menyebut, penyimpangan dalam pengadaan tidak hanya berpotensi merugikan negara dari sisi anggaran, tetapi juga berdampak pada kualitas barang. Di lapangan ditemukan sejumlah unit Chromebook yang bermasalah.
Persidangan turut mengungkap kondisi psikologis salah satu saksi bernama Bambang yang dilaporkan jatuh sakit akibat tekanan setelah mengetahui adanya prosedur yang dinilai tidak sesuai, termasuk pengarahan penggunaan sistem Chrome OS tanpa kajian teknis memadai.
Sidang perkara ini akan kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi berikutnya.
(Kejaksaan Agung/LN)
