Jakarta, LanggurNews.com | Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mendorong pelaku usaha hotel dan restoran untuk konsisten menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri.
Langkah itu dinilai penting untuk mendukung pariwisata berkelanjutan dan menjaga daya saing destinasi wisata Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Widiyanti saat menghadiri Rapat Kerja Nasional I Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, persoalan sampah kini berada dalam kondisi krusial dan membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha.
“Isu sampah ini sangat krusial dan menjadi perhatian serius pemerintah,” kata Widiyanti.
Ia menyebut pemerintah tengah menggulirkan berbagai inisiatif untuk mempercepat penanganan sampah, termasuk melalui kerja sama internasional dan pengembangan program waste to energy.
Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, juga telah menginisiasi Gerakan Indonesia ASRI sebagai upaya memperkuat kesadaran publik terhadap lingkungan.
Widiyanti menilai praktik pengelolaan sampah mandiri di sektor perhotelan dan restoran akan memberikan kontribusi nyata terhadap agenda nasional, sekaligus memperkuat citra destinasi wisata yang bersih dan ramah lingkungan.
“Kami mengimbau pengusaha hotel dan restoran untuk menerapkan dan melanjutkan pengelolaan sampah mandiri,” ujarnya.
Selain isu lingkungan, Menpar juga menyoroti perubahan tren pariwisata pada 2026. Wisatawan disebut semakin memperhatikan aspek keberlanjutan, kesehatan, dan pengalaman wisata yang lebih personal dan bermakna.
Dalam kesempatan itu, Widiyanti memaparkan kinerja industri perhotelan sepanjang 2025.
Tingkat okupansi hotel terendah tercatat pada Maret 2025 sebesar 33,56 persen. Namun, okupansi berangsur meningkat hingga mencapai 56,12 persen pada Desember 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan sektor pariwisata merupakan investasi strategis bagi pembangunan daerah.
Ia menyebut Jawa Tengah saat ini memiliki sekitar 1.000 desa wisata yang telah ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani menyampaikan industri perhotelan dan restoran masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persaingan dengan akomodasi ilegal hingga regulasi yang dinilai memberatkan.
Meski demikian, ia mengapresiasi dukungan Kementerian Pariwisata dalam mencari solusi bersama.
Rakernas PHRI 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta perwakilan kementerian, lembaga, dan anggota PHRI dari seluruh Indonesia.
(Kemenpar/LN)
