Jakarta, LanggurNews.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (7/5/2025) melantik 59 pejabat eselon II di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Pelantikan ini didasarkan pada sejumlah surat resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DPRD DKI Jakarta, dan Kementerian Dalam Negeri, serta Keputusan Gubernur DKI Nomor 385 Tahun 2025.
Menurut dokumen resmi, pengisian jabatan ini bertujuan memperkuat pelayanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan, dan mendukung reformasi birokrasi. Proses seleksi disebut dilakukan berbasis integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun, di balik proses formal tersebut, muncul dugaan kecurangan. Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kedeputian Gubernur DKI Jakarta, berinisial SW, mengungkap kepada wartawan pada Senin (11/8/2025) bahwa ada intervensi politik yang melibatkan pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan berinisial IM serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta MM.
Menurutnya, keduanya diduga berkolaborasi untuk meloloskan sekitar 20 orang dari total 59 pejabat yang dilantik, yang disebut sebagai kader atau orang dekat IM. Gubernur Pramono Anung disebut tidak mengetahui adanya praktik tersebut.
Lebih lanjut, SW mengklaim bahwa IM bergerak atas arahan kekasihnya berinisial DDY, dibantu seorang operator berinisial HMT.
Jaringan ini disebut mengatur proyek-proyek di lingkungan Pemprov DKI dengan cara memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, dan kontraktor ke ruang kerja IM.
SW juga menuding bahwa IM mendapatkan dukungan dari pimpinan KPK periode sekarang untuk menekan pejabat di lingkungan Pemprov DKI.
Aktivitas koordinasi disebut kerap melibatkan staf Gubernur berinisial UDN dan WSN, yang terlihat mendatangi ruangan IM maupun Sekda MM.
SW memperingatkan bahwa pola serupa berpotensi terulang dalam pelantikan pejabat eselon III dan IV mendatang, khususnya pada jabatan camat, lurah, dan dinas teknis. Ia meminta Gubernur Pramono Anung lebih waspada agar tidak kecolongan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Marullah Matali terkait tuduhan tersebut.
