LanggurNews.com | Jakarta – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana bicara blak-blakan soal tantangan pariwisata Indonesia di tengah memanasnya situasi geopolitik dunia.
Menpar menegaskan pihaknya tengah menyiapkan penyesuaian strategi demi menjaga ketangguhan sektor pariwisata nasional.
Hal itu disampaikan Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4/2026). Rapat tersebut membahas tindak lanjut rencana kerja Kemenpar tahun 2026.
“Kami telah menyiapkan penyesuaian strategi dengan fokus pada pergeseran target pasar. Implementasinya akan dilakukan secara bertahap, seiring perkembangan situasi geopolitik,” ujar Widiyanti dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Widiyanti menyebut dinamika global, termasuk konflik di Timur Tengah, menjadi perhatian serius pemerintah. Namun, ia memastikan Kemenpar tetap berkomitmen menjaga transparansi dan sinergi dengan legislatif.
“Kami berharap kondisi global segera membaik,” imbuhnya.
Merespons paparan Menpar, Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay memberikan sejumlah catatan penting. DPR meminta Kemenpar tidak hanya fokus pada angka, tapi juga mitigasi yang cermat agar target strategis tidak terhambat.
Berikut sejumlah poin yang didorong Komisi VII DPR RI:
- Garap Pasar ASEAN: Optimalisasi wisatawan Asia Tenggara sebagai prioritas utama.
- Benahi Labuan Bajo: Penataan kawasan melalui standardisasi dan sertifikasi usaha demi keselamatan dan konservasi.
- Isu Lingkungan: Percepatan kebijakan bebas sampah plastik di seluruh destinasi wisata.
- Keamanan Wisatawan: Optimalisasi peran polisi pariwisata dan penguatan narasi aman-nyaman di promosi digital.
- Urusan Visa: Koordinasi kebijakan visa C10 dan C11 untuk memperkuat sektor MICE internasional.
Tak hanya soal jumlah turis, DPR juga mendorong Kemenpar fokus pada pariwisata regeneratif. Kebijakan ini menekankan pada restorasi lingkungan dan keseimbangan ekonomi masyarakat lokal.
Terkait SDM, DPR mewanti-wanti agar program vokasi pariwisata tidak sekadar mengejar kuantitas lulusan. “Harus berorientasi pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja,” tegas Saleh Daulay dalam rapat tersebut.
Menanggapi masukan tersebut, Menpar Widiyanti mengapresiasi dukungan DPR. Menurutnya, pengawasan dari Komisi VII sangat krusial agar program kerja Kemenpar memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
(Kemenpar/LN)
