LanggurNews.com | Jakarta – Sektor pariwisata Indonesia tengah dibayangi tekanan berat akibat dinamika geopolitik global.
Mulai dari penutupan ruang udara di Timur Tengah hingga lonjakan harga minyak dunia, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kini menyiapkan strategi khusus guna mengamankan target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2026.
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengungkapkan, gangguan penerbangan di Timur Tengah pada periode 28 Februari hingga 28 Maret 2026 memberikan dampak signifikan.
Penutupan wilayah udara Iran memicu pembatalan ratusan penerbangan dari enam hub utama dunia.
“Situasi ini diperkirakan menyebabkan potensi kehilangan sekitar 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi devisa yang tidak terealisasi mencapai sekitar Rp 2,04 triliun,” ujar Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Tak hanya konflik, harga minyak mentah dunia yang melonjak lebih dari 52 persen—dari US$ 67 menjadi US$ 102 per barel—turut menekan industri. Dampaknya, maskapai mulai menerapkan fuel surcharge yang memicu kenaikan tarif tiket pesawat internasional.
Menghadapi situasi tersebut, Menpar Widiyanti menegaskan pemerintah tidak akan tinggal diam.
Kemenpar melakukan strategi pivot atau pengalihan fokus pasar demi mengejar target 16-17,6 juta kunjungan wisman tahun ini.
“Di tengah tekanan global, kita perlu bergerak lebih adaptif. Diversifikasi pasar menjadi kunci,” tegasnya.
Beberapa langkah mitigasi yang disiapkan antara lain: Pivot Pasar (Fokus pada kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul), Optimalisasi Wisnus (Memperkuat promosi wisata nusantara untuk menjaga tingkat hunian hotel), Digitalisasi (Melanjutkan program Tourism 5.0 dan kampanye Wonderful Indonesia).
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP, Putra Nababan, meminta pemerintah jeli melihat perubahan perilaku wisatawan akibat pergeseran strategi ini.
Ia mendesak agar pemerintah segera memberikan fasilitas bebas visa bagi negara potensial.
“Kami mendukung Ibu Menteri harus memimpin pemberian bebas visa oleh pemerintah bagi wisatawan terutama Tiongkok dan Australia,” kata Putra.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi ego sektoral antar-kementerian yang menghambat kebijakan nasional pariwisata.
Senada dengan itu, Ketua Komisi VII Saleh Daulay mengapresiasi langkah mitigasi Kemenpar, namun tetap meminta penguatan konektivitas domestik di tengah ketidakpastian global.
(Kemenpar/LanggurNews)
