LanggurNews.com | Jakarta – Momentum libur Lebaran 2026 membawa angin segar bagi ekonomi Indonesia. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat perputaran uang di sektor pariwisata melonjak tajam hingga menyentuh angka Rp 19,86 triliun.
Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menyebut lonjakan ini dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, total pergerakan penumpang nasional mencapai 147,55 juta orang.
“Sekitar 12 persen atau setara dengan sekitar 17,27 juta orang memanfaatkan momentum Lebaran tahun ini untuk melakukan perjalanan ke lokasi wisata,” ujar Ni Luh Puspa dalam jumpa pers di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (1/4/2026).
Angka kunjungan wisata ini tercatat naik 6,3 persen dibandingkan tahun lalu. Dampaknya, total pengeluaran di sektor pariwisata meroket dari Rp 11,04 triliun pada 2025 menjadi Rp 19,86 triliun di tahun 2026.
Siapa destinasi juaranya? Malioboro masih belum tertandingi. Kawasan legendaris di Yogyakarta ini sukses menyedot 468.004 wisatawan selama periode Lebaran.
Posisi kedua ditempati oleh Ancol dengan 343.623 kunjungan. Selain itu, beberapa lokasi seperti Ragunan, Kota Lama Semarang, hingga Masjid Al Jabbar Bandung juga menjadi destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur.
Menariknya, ada pergeseran pola belanja. Rata-rata pengeluaran per keluarga turun dari Rp 4,95 juta menjadi Rp 3,78 juta. Begitu juga pengeluaran per orang yang turun tipis ke angka Rp 1,15 juta.
Meski angka per orang turun, Ni Luh menegaskan ini bukan berarti daya beli melemah. “Ini lebih karena ada perubahan pola belanja masyarakat yang menjadi lebih efisien dan terdistribusi,” jelasnya.
Tak hanya bicara angka, Kemenpar juga memantau 111 isu krisis selama libur panjang, termasuk masalah pungutan liar (pungli). Ni Luh memastikan pihaknya bergerak cepat berkoordinasi dengan pemda untuk menyikat oknum nakal.
“Ketika ada isu pungli muncul, kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa langsung diselesaikan di tempat,” tegas Ni Luh.
Ia mencontohkan langkah tegas Gubernur Banten yang langsung mengeluarkan surat edaran larangan pungli segera setelah isu mencuat di wilayahnya.
(Kemenpar/LN)
