LanggurNews.com | Jakarta – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menegaskan ahli dari BPKP bekerja secara independen dalam menghitung kerugian negara pada kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Hal itu disampaikan Roy usai sidang perkara terdakwa Nadiem Makarim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).
Roy mengatakan ahli BPKP, Dedy Nurmawan, memaparkan kerugian negara mencapai sekitar Rp1,5 triliun.
Kerugian itu disebut berasal dari berbagai penyimpangan, termasuk dugaan pengkondisian spesifikasi perangkat ke Chrome OS.
“Perhitungan didasarkan pada objektivitas ahli dan dokumen audit yang bisa dipertanggungjawabkan, tanpa paksaan dari pihak mana pun,” kata Roy.
Menurut dia, ahli tidak menggunakan harga pasar sebagai acuan utama. Perhitungan dilakukan dengan metode akuntansi berdasarkan dokumen valid seperti dokumen impor dan perjanjian distributor.
Dari dokumen tersebut, kata Roy, ahli menetapkan margin maksimal untuk menentukan harga wajar. Namun, harga yang dibayarkan negara disebut jauh lebih tinggi sehingga diduga terjadi mark-up.
Sebagai pembanding, Roy menyebut perangkat serupa pernah dibeli Hanif Muhammad seharga Rp3,2 juta.
Sementara terdakwa lain, Ibrahim Arief, membeli dengan harga sekitar Rp2 juta pada 2022.
Meski ada perbandingan tersebut, JPU tetap menghormati metode ahli yang menggunakan pendekatan dokumen untuk menghindari intervensi.
Roy juga menyoroti sikap tim penasihat hukum terdakwa yang dinilai kurang fokus selama persidangan.
Ia menyebut masih ada pihak yang tidak mengikuti sidang secara utuh sehingga kerap mengulang pertanyaan yang sudah dijelaskan.
“Kami minta penasihat hukum fokus dan tidak mengulang pertanyaan agar persidangan efektif,” ujarnya.
Di sisi lain, Roy menepis keraguan soal referensi harga. Ia mengatakan saksi teknis di persidangan mengakui survei e-katalog tidak memiliki referensi pembentukan harga yang akurat, sehingga metode akuntansi ahli dinilai krusial dalam perkara ini.
(Kejagung/LN)
