Jakarta, LanggurNews.com | Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa berbagai penghargaan internasional yang diraih sektor pariwisata nasional merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Widiyanti, penghargaan tersebut bukan semata-mata capaian Kementerian Pariwisata, melainkan buah kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, hingga pelaku industri pariwisata.
“Penghargaan-penghargaan ini diterima oleh sektor pariwisata Indonesia, bukan hanya oleh Kementerian Pariwisata. Ada peran pemerintah daerah yang mengembangkan destinasi, masyarakat desa yang menggerakkan desa wisata, serta berbagai pihak lain yang bekerja bersama,” kata Widiyanti dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Widiyanti menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pertanyaan DPR terkait manfaat deretan penghargaan internasional bagi masyarakat.
Sejumlah penghargaan yang diterima Indonesia antara lain Michelin Keys untuk 33 hotel, Best Tourism Village dan Best Tourism Village Upgrade Programme dari UN Tourism untuk Desa Wisata Pemuteran di Bali dan Desa Wisata Osing Kemiren di Banyuwangi, serta pengakuan internasional lainnya.
Ia menilai, pengakuan dunia internasional tersebut tidak hanya meningkatkan kredibilitas pariwisata Indonesia, tetapi juga menjadi sarana promosi yang konkret.
Citra positif Indonesia di mata global dinilai mampu mendorong minat wisatawan berkunjung ke berbagai destinasi di Tanah Air.
“Dampaknya dirasakan langsung oleh pelaku usaha pariwisata, mulai dari UMKM hingga usaha besar yang menyerap banyak tenaga kerja,” ujarnya.
Selain sebagai alat promosi, Widiyanti menyebut penghargaan internasional juga menjadi sarana evaluasi dan kalibrasi kinerja sektor pariwisata nasional. “Lebih dari itu, ini adalah kebanggaan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata Indonesia,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay mendorong Kementerian Pariwisata untuk memprioritaskan penyerapan anggaran pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat kecil dan UMKM.
Komisi VII juga menekankan pentingnya konsistensi serta kualitas penyampaian data pembangunan kepariwisataan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, DPR mendorong penguatan kebijakan pembangunan destinasi yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan, termasuk penataan kawasan, konektivitas, kebersihan, higienitas, serta audit tata ruang lintas kementerian dan lembaga.
Dalam aspek keselamatan, Komisi VII meminta penyusunan standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata yang mencakup transportasi, destinasi, aktivitas wisata, dan fasilitas pendukung yang diawasi secara berkala.
Koordinasi juga didorong untuk revitalisasi destinasi terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Komisi VII turut mendorong optimalisasi pendampingan desa wisata di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, peningkatan investasi sektor penerbangan untuk menekan harga tiket, serta evaluasi dan perluasan pelaksanaan event agar masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN) dengan pelibatan UMKM secara konsisten.
Menpar Widiyanti menyatakan pengawasan dan dukungan Komisi VII menjadi kunci agar program Kementerian Pariwisata tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kementerian Pariwisata berkomitmen menjaga transparansi dan memperkuat kerja sama demi kemajuan pariwisata Indonesia,” ujarnya.
(Kementerian Pariwisata/LN)
