Namlea, LanggurNews.com – Aktivitas tambang emas ilegal di Gunung Botak, Kabupaten Buru, kian meresahkan.
Kepala Persekutuan Hukum Adat Regentschap Kayeli, Ibrahim Wael, menegaskan praktik tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam persatuan masyarakat adat Kayeli.
Menurut Ibrahim, terdapat indikasi praktik divide et impera (adu domba) yang dimainkan oknum pejabat dan pengusaha asing untuk memecah belah masyarakat adat.
“Tambang ilegal telah menciptakan kelompok-kelompok baru yang mengklaim sebagai raja dengan wilayahnya sendiri, sementara ibukota Regentschap Kayeli justru diabaikan,” ungkapnya di Namlea, Senin (25/7/2025).
Ia menilai kondisi itu sebagai bukti nyata rusaknya struktur adat. Padahal, seharusnya Regentschap Kayeli menjadi pusat administrasi awal setiap perizinan resmi agar hak masyarakat adat tetap dihormati.
Ibrahim juga menyoroti kejanggalan proses izin tambang. Meski lokasi berada di Kecamatan Teluk Kayeli dan Desa Kayeli, serta pertemuan adat berlangsung di Regentschap Liliali, dokumen administrasi justru keluar melalui Kecamatan Waelata.
“Sebagai kepala pewaris, saya tidak pernah memberikan persetujuan izin tambang, meskipun ada anggota keluarga yang terlibat dengan pengusaha,” tegasnya.
Lebih jauh, ia menyebut praktik tambang ilegal telah merugikan investor yang sebenarnya berniat masuk secara legal.
Janji-janji palsu hingga penipuan oleh pihak tertentu membuat kerawanan sosial dan berpotensi memicu konflik di wilayah Buru.
Ibrahim mendesak pemerintah daerah segera turun tangan. Ia meminta Bupati Buru, Ikram Umasugi, serta Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, untuk bertindak tegas menutup ruang bagi para cukong nakal.
“Jika dibiarkan, situasi akan makin tak terkendali dan mengancam kedaulatan masyarakat adat Kayeli,” ujarnya.
Seruan Ibrahim menjadi peringatan serius agar semua pihak menyadari pentingnya menjaga kelestarian adat dan mencegah eksploitasi merusak yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Kabupaten Buru.
Editor : Geraldo Leisubun
