Jakarta, LanggurNews.com – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan destinasi wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan.
Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Kementerian/Lembaga Terkait Isu Keselamatan Wisatawan, yang digelar secara daring, Rabu (2/7/2025).
“Keselamatan wisatawan adalah isu lintas sektor yang membutuhkan perhatian dan aksi bersama. Tanpa sistem keselamatan yang kuat, pariwisata tidak akan berkelanjutan, apalagi bersaing di tingkat global,” tegas Menpar.
Menurut Menpar, keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas bersama, dengan target nasional zero accident di seluruh destinasi.
Ia menyebut sejumlah isu yang perlu dikaji dan ditindaklanjuti di antaranya, Keselamatan transportasi wisata, pengawasan teknis pengelolaan daya tarik wisata, pengaturan kapasitas pengunjung, mitigasi risiko di destinasi ekstrem, dan penanganan darurat lintas sektor.
“Satu saja kecelakaan dapat merusak kepercayaan wisatawan dan mencoreng citra Indonesia. Karena itu, keselamatan tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Menpar juga mendorong penyusunan standar operasional yang seragam, peningkatan kapasitas SDM, serta sosialisasi dan pengawasan berkelanjutan di seluruh lini industri pariwisata.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Hariyanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun 43 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor pariwisata.
Dari jumlah tersebut, 14 SKKNI dikategorikan sebagai berisiko keselamatan tinggi, 7 SKKNI kategori keselamatan menengah, dan 22 SKKNI termasuk kategori keselamatan rendah.
“Masing-masing kategori perlu perhatian khusus agar implementasi standar di lapangan benar-benar menjamin keselamatan wisatawan,” ujar Hariyanto.
Dalam sesi paparan dari peserta rapat, Kasubdit Pengerahan Potensi dan Pengendalian Operasi Basarnas, Emy Freezer, menyoroti minimnya infrastruktur dan sistem tanggap darurat di banyak destinasi wisata, seperti yang terungkap dalam insiden di Gunung Rinjani baru-baru ini.
Ia mencatat beberapa kelemahan yang masih ditemukan antara lain, Tidak tersedianya rute evakuasi standar, kurangnya sistem pemantauan dan peringatan dini, belum adanya SOP tanggap darurat yang terintegrasi, rendahnya pelatihan keselamatan untuk pemandu lokal, tidak tersedia peta risiko wisata dan titik penyelamatan yang memadai.
“Keselamatan wisata bukan hanya tanggung jawab pengelola, tapi tanggung jawab bersama seluruh sektor. Basarnas siap menjadi mitra aktif dan mendorong penyusunan Safe Tourism Roadmap 2025–2030,” jelas Emy.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memetakan isu keselamatan wisata prioritas berdasarkan jenis destinasi, menyelaraskan regulasi dan standar antarkementerian/lembaga, menyusun rencana aksi terpadu dengan sistem mitigasi dan tanggap darurat, meningkatkan pengawasan destinasi, termasuk ekowisata dan wisata petualangan, serta mendorong pelatihan dan sertifikasi kompetensi sdm pariwisata.
“Kami berharap dari rapat ini muncul kebijakan yang bisa langsung ditindaklanjuti. Dengan kolaborasi yang kuat, kita bisa memastikan wisatawan merasa aman, terlindungi, dan dihargai,” tutup Menteri Pariwisata.
(Kemenpar/LanggurNews)
