Samarinda, LanggurNews.com – Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, melaporkan percepatan signifikan pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) dalam rangka pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga saat ini, tercatat 41.112 desa di seluruh Indonesia telah menyelesaikan Musdesus.
Ferry yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, menyebut Kalimantan Timur sebagai salah satu provinsi yang menunjukkan progres pesat.
“Di Kalimantan Timur, sudah ada 1.038 desa yang menggelar Musdesus. Hampir 50 persen wilayah desa di provinsi ini telah bergerak cepat,” ujarnya dalam kunjungan kerja sekaligus acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musdesus di Samarinda, Sabtu (24/5/2025).
Targetnya, seluruh Musdesus di Kaltim tuntas paling lambat 28 Mei 2025, dan dilanjutkan dengan proses pembentukan badan hukum koperasi pada Juni.
Ferry berharap peluncuran resmi koperasi secara nasional dapat dilakukan bersama Presiden Prabowo Subianto pada bulan Juli 2025.
Program Koperasi Merah Putih lahir dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025, yang menargetkan pembentukan 80.000 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia.
Program ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi di desa seperti sulitnya akses permodalan, maraknya tengkulak dan pinjaman online ilegal, dan lemahnya ekonomi lokal dan pengangguran.
“Kami ingin koperasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Program ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, serta diawasi langsung oleh Presiden,” tegas Ferry.
Setiap koperasi akan mendapatkan dukungan permodalan dengan asumsi sebesar Rp 3 miliar. Pemerintah juga akan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memberikan akses kredit usaha berbunga rendah dan tenor panjang.
Tak hanya itu, proses legalisasi koperasi juga akan difasilitasi oleh notaris dan diselesaikan melalui Kementerian Hukum dan HAM. Tahap operasional koperasi dijadwalkan mulai berjalan Oktober 2025.
Program Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi tonggak pembangunan ekonomi desa, sekaligus menghapus kemiskinan ekstrem dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan di tingkat lokal.
(Humas Kemenkop/LanggurNews)
