Jakarta, LanggurNews.com – Kementerian Pariwisata RI mengambil langkah strategis untuk melindungi kawasan Raja Ampat dari ancaman ekspansi tambang nikel.
Isu ini mengemuka sebagai bagian dari kampanye nasional #SaveRajaAmpat, yang menyerukan pentingnya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Menteri Pariwisata Widiyanti menegaskan bahwa pengembangan pariwisata maupun sektor lainnya harus berpijak pada prinsip keberlanjutan.
“Pembangunan, termasuk kepariwisataan, harus menjaga keseimbangan antara ekologi, wilayah sosial, dan skala ekonomi,” tegas Menpar Widiyanti.
Untuk merespons kekhawatiran masyarakat dan berbagai pihak, Kementerian Pariwisata telah mengambil tiga langkah strategis:
Pertama; Kunjungan dan Dialog DPR RI Bersama Masyarakat Raja Ampat.
Kementerian Pariwisata bersama Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat, Papua Barat, pada 28 Mei–1 Juni 2025. Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi masyarakat, terutama masyarakat adat, terkait dampak aktivitas pertambangan.
Dalam dialog terbuka, warga menyatakan penolakan terhadap rencana pemberian izin tambang nikel baru. Mereka menilai, eksploitasi industri ekstraktif akan mengancam kelestarian ekosistem dan identitas Raja Ampat sebagai kawasan wisata unggulan.
Menanggapi hal ini, Komisi VII DPR RI menyatakan akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat, serta mendorong evaluasi terhadap seluruh izin tambang yang berpotensi merusak lingkungan.
Kedua; Rapat Koordinasi dengan Gubernur Papua Barat Daya.
Pada Rabu (4/6), Menteri Pariwisata menerima kunjungan Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak sepakat untuk mempertahankan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi prioritas nasional.
Pemerintah provinsi juga menegaskan komitmennya untuk tidak mengarahkan Raja Ampat sebagai wilayah industri pertambangan, dan fokus pada pembangunan berbasis konservasi dan ekonomi hijau.
Ketiga; Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dorong Investasi Hijau dan Pariwisata Berkelanjutan.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian Pariwisata menggelar rapat koordinasi lintas sektor pada Kamis (5/6), guna menyusun strategi perlindungan jangka panjang bagi Raja Ampat.
Salah satu inisiatif utama yang tengah dikembangkan adalah mendorong penerapan quality tourism yang berorientasi pada sustainable tourism dan investasi hijau. Model ini menekankan partisipasi aktif masyarakat lokal serta perlindungan menyeluruh terhadap ekosistem laut dan darat.
Kementerian menegaskan bahwa arah kebijakan pembangunan di Raja Ampat ke depan akan mengacu pada prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan lingkungan. Langkah ini diharapkan menjaga posisi Raja Ampat sebagai ikon wisata dunia sekaligus benteng konservasi Indonesia di masa depan.
(Biro Komunikasi Kemenpar/LanggurNews)
