Bali, LanggurNews.com | Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan pentingnya menjaga ekosistem laut sebagai fondasi utama pembangunan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global.
Hal itu disampaikan Ni Luh Puspa saat menjadi pembicara dalam forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang digelar di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, Jumat (30/1/2026).
Menurut Ni Luh, arah pengembangan pariwisata Indonesia saat ini tidak lagi semata mengejar jumlah kunjungan wisatawan, melainkan memastikan kontribusi nyata terhadap perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya di 10 Destinasi Prioritas dan tiga Destinasi Regeneratif.
“Pariwisata Indonesia kini tidak lagi mengejar angka kunjungan semata, tetapi memastikan kontribusi nyata bagi perlindungan ekosistem laut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, konsep pariwisata berkelanjutan telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Destinasi Pariwisata Berkelanjutan yang mengadopsi standar Global Sustainable Tourism Council (GSTC).
Implementasi kebijakan tersebut, kata Ni Luh, diperkuat melalui instrumen operasional seperti SERTIDEWI (Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan) yang hingga kini telah mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi.
Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong penerapan ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional.
Konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab guna menciptakan nilai ekonomi dan lapangan kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut lebih dari 70 persen, Indonesia dinilai memiliki potensi besar di sektor pariwisata bahari.
Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada 2024. Dari sekitar 12.000 desa pesisir, lebih dari 2.000 desa telah mengembangkan pariwisata bahari hingga 2024.
Meski demikian, Ni Luh mengakui masih terdapat tantangan, terutama persoalan sampah dan limbah laut di kawasan wisata.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan pendekatan lintas sektor dan koordinasi antarkementerian serta pemerintah daerah.
Koordinasi dilakukan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah.
Sejak 2025, Kementerian Lingkungan Hidup juga menggelar berbagai kegiatan bersih-bersih sampah laut yang disertai edukasi masyarakat dan dukungan produk daur ulang.
Ni Luh juga menyampaikan perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah secara komprehensif.
Pada 2026, Danantara dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste-to-energy di tiga daerah, salah satunya Bali yang direncanakan dimulai pada Maret 2026.
Untuk mendukung kualitas pariwisata bahari, Kementerian Pariwisata turut memperkuat aspek keselamatan dan perlindungan lingkungan melalui manajemen destinasi berbasis risiko.
Selain itu, kementerian menginisiasi Gerakan Wisata Bersih dan memperkuat keselamatan destinasi selam melalui kerja sama dengan Divers Alert Network.
Sebagai upaya penguatan di pasar global, Kementerian Pariwisata juga meluncurkan Wonderful Indonesia Diving Directory yang menyediakan informasi lokasi penyelaman berbasis konservasi bagi wisatawan dan pelaku industri.
“Dengan berinvestasi pada kualitas sumber daya manusia, kami membangun kepercayaan wisatawan dan memastikan pertumbuhan pariwisata sejalan dengan standar keselamatan yang tinggi,” kata Ni Luh.
Menutup sambutannya, Ni Luh mengapresiasi penyelenggaraan Bali Ocean Days 2026 sebagai forum kolaborasi lintas sektor dan negara.
Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk mendorong aksi nyata dalam pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut, Wamenpar turut didampingi Asisten Deputi Aksesibilitas dan Amenitas Wilayah II, Dwi Marhen Yono.
(Kementerian Pariwisata/LN)
