LanggurNews.com | Ohoi Iso – Pemerintah Ohoi (Desa) Iso, Kecamatan Kei Kecil Timur, Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), menggelar Musyawarah Ohoi untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, Senin (9/11/2026).
Kepala Ohoi Iso, Vincentius Jamrewav, mengatakan musyawarah tersebut melibatkan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), perwakilan Camat Kei Kecil Timur, pendamping ohoi, Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) tingkat kabupaten.
“Musyawarah tadi dimulai pukul 10.00 WIT. Pembukaan kegiatan dilakukan oleh perwakilan camat, hingga pemaparan materi terkait prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2027 oleh perwakilan Kepala Dinas PMD,” kata Vincentius.
Setelah pemaparan materi, Ketua Badan Permusyawaratan Ohoi (BPO) membuka sidang pleno RKP Ohoi.
Selanjutnya, Sekretaris Ohoi Iso, Efrem Hendrikus Tharob yang juga selaku Ketua Tim Penyusun RKP mempresentasikan rancangan program kerja pemerintah ohoi.
Dalam pembahasan tersebut, setiap kelembagaan diberikan kesempatan menyampaikan usulan kegiatan.
Seluruh usulan kemudian dicermati agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Ohoi Iso.
Vincentius mengatakan pemerintah ohoi menerima berbagai masukan yang disampaikan peserta musyawarah. Seluruh masukan itu akan dimasukkan dalam dokumen RKP Ohoi 2027.
“Masukan-masukan dari semua forum sudah kami terima. Nanti akan kami bawa dan masukkan dalam dokumen RKP. Tadi juga sudah dilakukan penyerahan berita acara penetapan RKP Ohoi 2027 dari BPO kepada kami selaku Kepala Ohoi,” ujarnya.
Dia menjelaskan, dokumen RKP Ohoi selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi (APBO) Tahun Anggaran 2027.
Namun, penyusunan anggaran masih menggunakan pagu sementara dengan mengacu pada pagu tahun 2026. Pemerintah Ohoi Iso masih menunggu penetapan pagu Dana Desa melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Terkait program prioritas 2027, Vincentius menyebut pemerintah ohoi akan menyesuaikan rencana pembangunan dengan kebijakan prioritas pemerintah pusat.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian di antaranya penanganan stunting dan perubahan iklim. Program-program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dimasukkan ke dalam dokumen RKP sebelum dijabarkan dalam APBO 2027.
