LanggurNews.com, Langgur – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang, menggelar kegiatan Penyusunan Materi Teknis dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR KPN Langgur, Selasa (10/11/2026).
Bupati Maluku Tenggara (Malra) M. Thaher Hanubun dalam sambuytannya meminta penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Langgur dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
RDTR diharapkan menjadi acuan pembangunan agar proyek pemerintah tepat lokasi, terarah, dan berkelanjutan.
Hanubun menegaskan RDTR bukan sekadar dokumen tata ruang, melainkan instrumen penting untuk menentukan arah pengembangan kawasan Malra ke depan.
Karena itu, dia meminta seluruh peserta aktif memberikan masukan kepada tim penyusun dari Kementerian ATR/BPN dan Universitas Pattimura (Unpatti).
“RDTR bukan sekadar dokumen tata ruang, tetapi merupakan instrumen untuk menentukan ke mana kawasan ini akan berkembang ke depan. Untuk itu, mari kita berdiskusi memberikan masukan kepada tim, baik dari kementerian maupun Universitas Pattimura,” kata Hanubun.
Dia menjelaskan, RDTR memiliki manfaat langsung bagi pembangunan daerah, terutama untuk memastikan setiap proyek pemerintah dibangun sesuai peruntukan ruang sebelum anggaran dikeluarkan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus menghindari pembangunan yang tidak sesuai lokasi dan kebutuhan. Melalui RDTR, Bappeda dan organisasi perangkat daerah (OPD) dapat menyaring lokasi pembangunan pasar, puskesmas, gedung pemerintah, hingga proyek infrastruktur lainnya.
“Jangan katong menebak-nebak. Saya Bupati suka bikin di sini, bikin di sana, lalu bikin, habis itu tidak ada manfaatnya dan melenceng dari RDTR itu sendiri,” ujarnya.
Hanubun mencontohkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Maluku Tenggara 2024-2043 yang menetapkan kawasan perikanan terpadu di Uf sebagai salah satu kawasan strategis ekonomi.
Dia mengatakan, apabila pemerintah daerah hendak mengusulkan pembangunan gudang pendingin (cold storage) di kawasan tersebut, lokasinya harus disesuaikan dengan ketentuan RDTR.
Bupati juga meminta para raja, orang kai, kepala ohoi, tokoh adat, dan masyarakat memberikan informasi mengenai potensi wilayah, nilai-nilai adat, sejarah, situs budaya, serta kebutuhan masyarakat.
Dia mengingatkan sebagian besar tanah di Kepulauan Kei merupakan tanah adat sehingga penyusunan RDTR harus memperhatikan tatanan adat dan mekanisme pemanfaatan tanah.
“Tanah di Kei ini hampir semuanya tanah adat. Tidak ada tanah negara, yang ada adalah tanah adat. Tetapi tanah adat itu kalau dibicarakan dengan baik, maka bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Hanubun meminta seluruh OPD, TNI, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya menyampaikan data sektoral serta dukungan teknis secara terbuka dan bertanggung jawab.
Dia menyebut Maluku Tenggara memiliki 11 kecamatan, 192 ohoi (desa), serta 68 pulau, dengan delapan pulau di antaranya berpenghuni. Empat kecamatan juga masuk dalam Lokasi Prioritas Kawasan Strategis Nasional Tertentu (Lokpri KSNT).
Menurutnya, seluruh potensi dan karakteristik wilayah tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan RDTR KPN Langgur.
Dia meminta peserta tidak hanya memperjuangkan kepentingan kampung atau kecamatan masing-masing, tetapi melihat kebutuhan Malra secara keseluruhan.
“Jangan bicara masing-asing punya kampung saja atau kecamatan saja. Harus berpikir secara keseluruhan, 11 kecamatan dan 192 kampung,” tegasnya.
Hanubun turut menyoroti pentingnya dokumen tata ruang dalam memperkuat posisi Malra saat mengusulkan program pembangunan dan anggaran kepada pemerintah pusat.
Dia mengatakan luas wilayah Maluku Tenggara didominasi laut. Kondisi geografis tersebut perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan agar karakteristik daerah kepulauan tidak terabaikan dalam kebijakan nasional.
Hanubun berharap keberadaan dokumen RTRW dan RDTR dapat menjadi landasan kuat ketika pemerintah daerah mengajukan berbagai usulan pembangunan ke Jakarta.
“Kalau kita presentasikan, RTRW-nya ada, RDTR-nya ada, pasti dilirik. Tapi kalau kita presentasikan tidak punya data apa-apa tentang wilayah ini, dianggap diabaikan saja,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan tim penyusun, juga dari Unpatti dan Kementerian ATR/BPN agar menghasilkan dokumen yang berbasis data dan kondisi faktual wilayah, bukan sekadar pendekatan teknis di atas kertas.
Hanubun berharap seluruh masukan dalam konsultasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan dokumen sehingga RDTR KPN Langgur berkualitas, dapat diterapkan, serta memberikan kepastian pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan mendukung kepentingan strategis nasional.
“Jangan dengan rasa, tetapi dengan cara berpikir sehat. Kita harus berpikir luas untuk Maluku Tenggara secara utuh,” pungkasnya.
