LanggurNews.com | Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Elang, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menggugat aturan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (9/11/2026).
Ketiganya meminta agar partai yang telah mengikuti minimal dua kali pemilu berturut-turut tidak lagi diwajibkan menjalani verifikasi faktual ulang untuk Pemilu 2029.
Gugatan tersebut diajukan melalui Permohonan Nomor 405/PUU-XXIV/2026 terkait pengujian konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Sidang pemeriksaan pendahuluan digelar di Gedung MK, Jakarta.
Kuasa hukum para pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, mengatakan ketentuan tersebut menimbulkan perlakuan hukum yang tidak adil dan diskriminatif.
Sebab, partai yang telah berkali-kali mengikuti pemilu tetap harus menjalani verifikasi faktual ulang seperti partai politik yang baru dibentuk.
Menurut Viktor, kondisi itu merugikan hak konstitusional para pemohon, terutama terkait kedudukan sebagai peserta pemilu, kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum, serta hak bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin UUD 1945.
“Kerugian tersebut bersumber dari norma a quo, bukan dari penerapannya dan akan hilang apabila permohonan dikabulkan,” kata Viktor dalam persidangan.
Kuasa hukum lainnya, Tama Satrya Langkun, menjelaskan terdapat tiga rumusan ketentuan berbeda yang mengatur pembebasan partai politik dari verifikasi faktual.
Ketiga ketentuan tersebut yakni Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, serta Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022.
Menurut Tama, ketentuan tersebut belum mengatur secara tegas mekanisme verifikasi faktual untuk Pemilu 2029. Akibatnya, partai yang sudah mengikuti pemilu sejak 1977 diperlakukan sama dengan partai politik baru yang belum pernah menjadi peserta pemilu.
Atas dasar itu, para pemohon meminta MK memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu. Mereka menginginkan partai yang telah mengikuti sedikitnya dua kali pemilu terakhir secara berturut-turut dibebaskan dari verifikasi faktual ulang.
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa partai yang memenuhi ambang batas parlemen maupun partai yang tidak memenuhi ambang batas tetapi telah mengikuti minimal dua pemilu terakhir secara berturut-turut tidak perlu diverifikasi faktual ulang.
Dalam persidangan tersebut, Hakim Konstitusi Adies Kadir meminta para pemohon memperjelas argumentasi mengenai hak konstitusional yang dijadikan dasar kedudukan hukum.
Dia juga meminta pemohon menjelaskan alasan yang dapat membuat MK mengubah pendiriannya dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
Sementara itu, Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi meminta pemohon menguraikan dasar penentuan batas minimal dua kali mengikuti pemilu berturut-turut.
Pemohon juga diminta menjelaskan secara argumentatif bentuk perlakuan diskriminatif yang dialami ketiga partai tersebut.
Wakil Ketua MK Saldi Isra turut meminta para pemohon memperkuat argumentasi permohonan. Menurutnya, verifikasi faktual merupakan salah satu instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia.
Karena itu, para pemohon diminta menjelaskan alasan kuat mengapa partai yang telah mengikuti dua pemilu berturut-turut tidak perlu lagi menjalani verifikasi faktual.
Saldi juga mempertanyakan dasar pemilihan batas dua kali pemilu, bukan tiga atau lima kali. Selain itu, para pemohon diminta memperkuat perbandingan aturan verifikasi partai politik di negara lain, termasuk Filipina, Korea Selatan, Brasil, dan Argentina.
Sebelum menutup sidang, Saldi menyampaikan para pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan satu kali. Berkas perbaikan harus diserahkan paling lambat Senin (23/11/2026) pukul 12.00 WIB, baik secara langsung maupun daring. (Sumber: www.mkri.id).
