LanggurNews.com | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melibatkan 38 kementerian dan lembaga (K/L) dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027–2045 di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Kolaborasi lintas sektor ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang terarah, terpadu, berkualitas, dan berkelanjutan.
Penyusunan RIPPARNAS tersebut merupakan langkah strategis untuk menentukan arah pembangunan kepariwisataan Indonesia dalam jangka panjang sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kementerian Pariwisata Bayu Aji mengatakan, penyusunan RIPPARNAS merupakan amanat Undang-Undang Kepariwisataan.
Dokumen tersebut nantinya menjadi landasan dan pedoman pembangunan pariwisata bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga pengelola destinasi.
Hal itu disampaikan Bayu saat membuka kegiatan Kick-off Penyusunan RIPPARNAS Tahun 2027–2045 di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta.
Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak bisa dilakukan secara parsial karena melibatkan berbagai sektor yang saling berkaitan.
Karena itu, diperlukan sinergi dan kolaborasi antarkementerian dan lembaga agar kebijakan serta program pembangunan berjalan selaras.
“Pembangunan kepariwisataan tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya oleh satu sektor. Pariwisata merupakan sektor multisektor yang membutuhkan dukungan dan keterpaduan berbagai bidang pembangunan,” kata Bayu.
Dia menjelaskan, sektor pariwisata memiliki keterkaitan dengan pengembangan destinasi, infrastruktur dan konektivitas, transportasi, lingkungan hidup, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, investasi, pemberdayaan masyarakat, hingga ekonomi kreatif.
Melalui pelibatan 38 kementerian dan lembaga, Kemenpar berharap setiap instansi dapat memberikan masukan, informasi, serta pandangan terkait kebijakan dan program sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Bayu menegaskan, RIPPARNAS diarahkan untuk mendorong pariwisata berkualitas yang mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi, memperluas manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial budaya.
Penyusunan dokumen tersebut juga harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Dengan demikian, RIPPARNAS nantinya tidak hanya menjadi pedoman pemerintah pusat, tetapi juga acuan bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan di wilayah masing-masing.
“RIPPARNAS ini sangat dinantikan oleh pemerintah daerah sebagai panduan dalam merencanakan pembangunan kepariwisataan. Kami berharap dokumen ini nantinya dapat menjadi arah bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan potensi pariwisata daerah secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham mengajak seluruh kementerian dan lembaga berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan penyusunan RIPPARNAS.
Dia mengatakan, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menyelaraskan program pembangunan pariwisata sesuai tugas dan fungsi masing-masing instansi.
“Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya pembangunan kepariwisataan nasional yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadikan pariwisata sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045,” kata Martini.
Kegiatan tersebut juga diisi diskusi panel yang menghadirkan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga. Di antaranya Direktur Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital Bappenas Wahyu Wijayanto serta Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Brigjen Pol Yade Setiawan Ujung.
Hadir pula Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Achmad Fahrurazi, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Muhamad Mawardi, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Warsito, serta Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Okto Irianto.
