LanggurNews.com | Cilacap – Pemerintah resmi memulai program nasional skrining Tuberkulosis (TB) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi warga binaan dan petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.
Program tersebut diluncurkan oleh Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Ngaseman, Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, Senin (29/6/2026).
Program yang menjadi bagian dari Quick Win Presiden RI ini akan menyasar 321.449 orang, terdiri dari 272.573 warga binaan serta 48.876 petugas di 532 Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang tersebar di 34 provinsi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga binaan pemasyarakatan, berhak memperoleh layanan kesehatan yang setara.
“Pak Presiden berpesan agar program ini dilakukan kepada seluruh masyarakat, siapa pun mereka, termasuk 272 ribu warga binaan di lebih dari 532 lapas dan rutan di seluruh Indonesia,” kata Budi.
Budi menjelaskan, skrining kesehatan rutin penting dilakukan agar warga binaan tetap sehat selama menjalani masa pidana dan memiliki harapan hidup yang setara dengan masyarakat umum.
Ia menyoroti tingginya risiko penularan tuberkulosis di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, prevalensi TB di lapas mencapai 0,54 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang sebesar 0,3 persen.
Menurutnya, kondisi hunian yang padat menjadi salah satu faktor utama tingginya penularan penyakit tersebut.
“TB ini menular dan jangan dianggap remeh. Tapi pengobatannya ada. Kalau ketahuan sejak awal, diobati pasti sembuh dan tidak menularkan lagi. Inilah mengapa skrining TB kita lakukan di lapas agar angka kematian akibat TB bisa menurun tajam,” ujarnya.
Selain skrining TB, program Cek Kesehatan Gratis juga mencakup deteksi dini penyakit tidak menular seperti stroke dan penyakit jantung.
Menkes mengimbau warga binaan dan petugas untuk menjaga tekanan darah di bawah 120/80 mmHg, kadar gula darah di bawah 200 mg/dL, serta kadar kolesterol di bawah 200 mg/dL.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan program tersebut guna mempercepat target eliminasi TB di Indonesia pada 2030.
“Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus TB tertinggi kedua di dunia setelah India. Oleh karena itu, diperlukan langkah luar biasa, termasuk deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan yang memiliki risiko penularan tinggi,” kata Agus.
Agus menambahkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan di lapas dan rutan.
Sebelum peluncuran program, Menkes Budi dan Menimipas Agus meninjau Rumah Sakit Umum Pemasyarakatan Nusakambangan. Dalam kesempatan itu, Kementerian Kesehatan menyerahkan bantuan alat kesehatan senilai Rp2,2 miliar.
Bantuan tersebut berasal dari kolaborasi rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan, yakni RS Fatmawati, RS Kanker Dharmais, dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, serta dukungan mitra swasta untuk memperkuat layanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Andi Saguni, mengatakan pelaksanaan program akan dilakukan secara bertahap hingga akhir 2026.
Untuk tahap awal di Nusakambangan, kegiatan berlangsung selama empat hari, mulai 29 Juni hingga 1 Juli 2026, dengan target 5.768 peserta yang terdiri dari 4.842 warga binaan dan 926 petugas.
Adapun paket layanan yang diberikan meliputi pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tes cepat HIV, skrining TB melalui foto rontgen dada, serta pemeriksaan dahak bagi peserta yang bergejala untuk penanganan lebih lanjut.
(Redaksi)
