LanggurNews.com | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperkuat keamanan pangan di desa wisata.
Kolaborasi ini menyasar peningkatan kualitas kuliner lokal sekaligus mencegah risiko keracunan pangan yang dapat mengganggu pengalaman wisatawan.
Kerja sama tersebut dilakukan melalui sinergi program Desa Wisata milik Kemenpar dengan program Desa Pangan Aman yang diinisiasi BPOM.
Fokusnya meliputi edukasi, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat agar mampu memilih, mengolah, memproduksi, serta mengonsumsi pangan yang aman.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan keamanan pangan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan dan meningkatkan daya saing destinasi.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata tindak lanjut kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan BPOM. Sinergi ini menjadi langkah strategis agar keamanan pangan menjadi bagian tak terpisahkan dari layanan pariwisata, sehingga desa wisata tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga aman untuk dinikmati,” kata Widiyanti dalam kegiatan di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Widiyanti, wisatawan kini tidak hanya mencari keindahan destinasi, tetapi juga pengalaman autentik melalui interaksi dengan masyarakat lokal, menikmati kuliner tradisional, hingga membeli produk dan oleh-oleh khas daerah.
Karena itu, keamanan pangan dinilai berpengaruh langsung terhadap kualitas pengalaman wisata sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa.
“Oleh karena itu, keamanan pangan menjadi aspek penting yang harus kita jaga bersama untuk memastikan setiap pengalaman wisata berlangsung aman, nyaman, dan berkualitas,” ujarnya.
Kemenpar mencatat lebih dari 6.300 desa wisata telah terdaftar dalam platform Jejaring Desa Wisata (Jadesta). Potensi tersebut dinilai dapat menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus ruang pelestarian budaya dan kekayaan kuliner Nusantara.
Widiyanti berharap kolaborasi dengan BPOM dapat menjangkau lebih banyak desa wisata. Pengembangan destinasi, menurutnya, tidak cukup hanya berorientasi pada daya tarik dan jumlah kunjungan, tetapi juga harus memperhatikan kesehatan masyarakat, kualitas hidup, dan keberlanjutan lingkungan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, pengelola desa wisata, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat agar manfaat kerja sama dapat dirasakan secara langsung.
“Inilah esensi sinergi yang kita dorong, memastikan desa wisata tidak hanya menjadi destinasi yang menarik untuk dikunjungi, tetapi juga menjadi ruang hidup yang sehat, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap model ini dapat direplikasi di desa wisata lain di seluruh Indonesia,” kata Widiyanti.
Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan edukasi keamanan pangan merupakan salah satu program strategis lembaganya yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Taruna, kolaborasi dengan Kemenpar membuka peluang untuk memperluas edukasi hingga ke komunitas desa wisata. Ia juga menegaskan bahwa peran BPOM tidak hanya berkaitan dengan pengawasan dan penindakan, tetapi mencakup pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha.
“Padahal tupoksi kami bukan hanya penindakan, tapi mulai dari edukasi, membimbing, asistensi, pendampingan, dan sebagainya. Fungsi penindakan itu cuma sekitar 10 persen,” ujarnya.
Taruna berharap pendampingan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas, sekaligus memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Dengan peningkatan standar keamanan dan kualitas, kuliner serta produk pangan khas desa diharapkan mampu memperluas akses pasar, termasuk menembus pasar internasional.
“Kita berharap kualitas produk-produk yang dihasilkan komunitas desa dapat meningkat hingga bisa diekspor dan menjadi salah satu keunggulan nasional,” kata Taruna.
