LanggurNews.com | Denpasar – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengusulkan pembentukan kelompok kerja (pokja) lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat eksekusi pembangunan infrastruktur prioritas pariwisata di Bali.
Usulan itu muncul di tengah berbagai persoalan yang masih membayangi destinasi wisata andalan Indonesia tersebut, mulai dari pengelolaan sampah, kepadatan wisatawan (overcrowding), hingga penataan ruang.
Usulan tersebut disampaikan Menpar saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pengembangan Wilayah Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (20/7/2026).
Widiyanti mengatakan, berdasarkan kajian World Bank yang diterima Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Bali membutuhkan penguatan infrastruktur dasar di berbagai sektor. Kebutuhan itu meliputi energi, pengelolaan sampah, transportasi, air, sanitasi, hingga infrastruktur pendukung pariwisata.
Nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 16,4-24,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp295,2 triliun hingga Rp444,6 triliun.
“Melihat tantangan yang ada saat ini, kiranya Bapak (Menko) dapat mengarahkan agar ada pembentukan kelompok kerja untuk mereview ini secara bersama. Mana yang benar-benar kita butuhkan, diprioritaskan, dan dapat segera kita eksekusi,” kata Widiyanti.
Menurutnya, persoalan sampah menjadi salah satu isu paling mendesak karena berpengaruh langsung terhadap daya saing dan citra Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Karena itu, Kemenpar mendorong pelaksanaan remediasi sampah laut secara masif, pemetaan sistem open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung agar tidak memicu timbulan sampah baru, serta percepatan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di destinasi wisata maupun desa wisata.
Widiyanti juga mengakui penerapan kebijakan pemilahan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka) masih menghadapi berbagai tantangan sehingga membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Di sisi lain, Kemenpar terus menjalankan sejumlah program untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, di antaranya Gerakan Wisata Bersih, sertifikasi desa wisata berkelanjutan, pendampingan usaha pariwisata, hingga penilaian kinerja lingkungan melalui Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER).
Untuk mengurangi kepadatan wisatawan di Bali Selatan, pemerintah juga terus mengembangkan pola perjalanan wisata melalui program 4B yang mencakup Banyuwangi, Bali Barat, Bali Utara, dan Bali Timur.
Menpar juga menyoroti pentingnya percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Saat ini, baru 28 RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS dari target sebanyak 73 RDTR.
“Pendukungan kami lebih di hilir karena kami juga sedang menata perizinan berusaha untuk usaha akomodasi. Nantinya, usaha yang tidak memiliki NIB dan KBLI yang sesuai tidak dapat dipasarkan melalui online travel agent. Perizinan tata ruang menjadi prasyarat penerbitan NIB dan KBLI sehingga seluruh proses tersebut saling berkaitan,” ujarnya.
Selain membahas persoalan infrastruktur dasar, Widiyanti juga menilai wisata kapal pesiar berpotensi menjadi mesin pertumbuhan baru pariwisata Bali. Saat ini Bali telah memiliki Bali Maritime Tourism Hub dan Pelabuhan Celukan Bawang sebagai titik sandar kapal pesiar.
Ia berharap sinergi antarkementerian dan lembaga mampu mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur serta tata kelola kawasan agar Bali terus berkembang secara berkelanjutan.
“Bagaimana menjaga Bali tetap bisa bertumbuh secara berkelanjutan dan merata. Kolaborasi dan sinergi akan menjadi kunci penting dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan infrastruktur menjadi fondasi utama pengembangan pariwisata Bali.
AHY mengungkapkan pemerintah akan menindaklanjuti pengembangan Bali melalui tiga langkah utama, yakni menyusun masterplan dispersi wisatawan untuk mengurangi konsentrasi kunjungan di Bali Selatan, mengembangkan destinasi di Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat agar manfaat ekonomi lebih merata, serta mengintegrasikan pengembangan destinasi dengan konektivitas, pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Saya rasa kita semua sepakat bahwa infrastruktur menjadi kunci solusi atas berbagai permasalahan yang ada sekaligus fondasi pengembangan Bali ke depan. Kita pastikan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan mampu membuka peluang ekonomi baru. Bali juga harus menjadi model pengembangan pariwisata bagi wilayah Indonesia lainnya,” ujar AHY.
