LanggurNews.com | Tual – Pemerintah Kota (Pemkot) Tual resmi memperkuat kerja sama dengan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi strategis melalui penandatanganan nota kesepakatan (MoU) di Aula Balai Kota Tual, Selasa (21/7/2026).
Empat lembaga yang menjalin kerja sama tersebut yakni PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Tual, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, PT PLN Nusantara Power Services Unit PLTMG Langgur, dan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tual.
Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat mengatakan kerja sama itu merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BUMN dalam mendukung pembangunan daerah.
“Momentum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan BUMN dan instansi strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Melalui kerja sama ini, kita berharap koordinasi semakin kuat, ruang kolaborasi semakin luas, dan potensi yang dimiliki masing-masing pihak dapat dioptimalkan,” kata Renuat.
Kerja sama dengan PT Pos Indonesia mencakup penerimaan pembayaran dan pelimpahan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurut Renuat, kolaborasi itu diharapkan mampu memperluas akses layanan keuangan dan logistik hingga ke wilayah kepulauan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kerja sama ini tidak hanya mendukung digitalisasi layanan pemerintahan, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor-sektor penerimaan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, kerja sama dengan PT PLN Nusantara Power Services Unit PLTMG Langgur meliputi pengangkutan sampah domestik non-B3, dukungan pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta pelatihan penanggulangan bencana.
Adapun kerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tual difokuskan pada pengelolaan persampahan di kawasan terminal BBM.
Sedangkan bersama PPN Tual, Pemkot tidak hanya berkolaborasi dalam penanganan sampah di kawasan pelabuhan, tetapi juga mendorong penguatan sektor perikanan dan kelautan yang menjadi potensi unggulan Kota Tual.
Yani menilai diperlukan koordinasi yang lebih kuat agar potensi perikanan dan kelautan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
“Potensi terbesar Kota Tual berada pada sektor perikanan dan kelautan. Karena itu diperlukan sinergi yang lebih kuat agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan Kota Tual telah memperoleh program strategis nasional Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Di Maluku hanya ada dua daerah yang mendapat program Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026. Untuk perencanaan tahun 2027, Kota Tual akan dialokasikan empat kampung lagi,” ujarnya.
Menurut Renuat, program tersebut berpotensi meningkatkan ekspor hasil perikanan, membuka lapangan kerja, sekaligus mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, ia meminta PT Pertamina Patra Niaga dapat mendukung peningkatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Kota Tual untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan masyarakat.
Kepada PLN, Renuat juga menyatakan Pemkot Tual mendukung penataan pohon yang berpotensi mengganggu jaringan listrik guna meningkatkan keandalan pasokan listrik.
Dalam kesempatan itu, Renuat turut menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN). Ia mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) agar hadir dalam agenda-agenda penting pemerintah karena kehadiran menjadi bagian dari penilaian kinerja.
“Saya menegaskan, OPD yang tidak hadir dalam kegiatan-kegiatan penting akan kita evaluasi. Penilaian kinerja tidak hanya dilihat dari laporan di atas kertas, tetapi harus terlihat secara nyata,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Renuat meminta seluruh pihak memastikan kerja sama yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.
“Saya harapkan pelaksanaan kerja sama ini terus dievaluasi supaya jangan terkesan hanya bersifat seremonial dan pencitraan kepada publik. Harus ada progres yang nyata dari setiap kesepakatan yang sudah ditandatangani,” pungkasnya.
Penandatanganan MoU tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Tual Ridwan Fadirubun, staf ahli wali kota, staf khusus wali kota, para asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta pimpinan dari masing-masing BUMN dan instansi yang menandatangani kerja sama.






































































































