LanggurNews.com | Bandung – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Kementerian Sosial (Kemensos) resmi memperkuat kerja sama untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata melalui program Sekolah Rakyat.
Salah satu bentuk dukungan yang disiapkan adalah penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah hingga kuota beasiswa bagi lulusannya.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/7/2026).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kolaborasi tersebut merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program Sekolah Rakyat.
“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa,” ujar Widiyanti.
Dalam kerja sama itu, Kemenpar menyediakan lahan milik negara seluas maksimal 70.100 meter persegi di kawasan Poltekpar NHI Bandung untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Dari total lahan tersebut, sekitar 50.100 meter persegi akan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah.
Sementara 20.000 meter persegi lainnya dimanfaatkan sebagai fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang akan digunakan bersama oleh Sekolah Rakyat dan Poltekpar NHI Bandung.
Widiyanti mengatakan, selain menyediakan lahan, Kemenpar juga akan menyusun kurikulum pariwisata bagi siswa Sekolah Rakyat agar mereka memiliki bekal keterampilan sejak dini.
“Di momentum Hari Anak Nasional ini, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Kami juga akan berkolaborasi untuk dapat memberikan kurikulum pariwisata kepada anak-anak di Sekolah Rakyat,” katanya.
Tak hanya itu, Kemenpar juga menyiapkan kuota khusus sebesar 20 persen bagi lulusan Sekolah Rakyat untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Pariwisata melalui program beasiswa.
Program Sekolah Rakyat sendiri menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Selain pendidikan akademik, program tersebut mengedepankan pembentukan karakter melalui empat pilar, yakni kepemimpinan, keterampilan, nasionalisme, dan keagamaan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan.
Menurutnya, saat ini masih terdapat hampir 4 juta anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah akibat kendala ekonomi.
“Untuk itulah Presiden memberikan atensi khusus kepada keluarga-keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Salah satu strateginya adalah dengan menghadirkan Sekolah Rakyat,” kata Saifullah.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan lebih dari 100 gedung permanen Sekolah Rakyat pada tahun ini, dengan harapan setiap kabupaten dan kota nantinya memiliki sedikitnya satu sekolah tersebut.
Saifullah juga berharap kerja sama dengan Kemenpar terus berlanjut sehingga lulusan Sekolah Rakyat yang memiliki minat di bidang pariwisata dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di bawah Kementerian Pariwisata.
Selain pembangunan Sekolah Rakyat, nota kesepahaman itu juga mencakup peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata dan kesejahteraan sosial, sinkronisasi program Sekolah Rakyat di desa wisata dan destinasi wisata, penguatan kurikulum sadar wisata, serta pemanfaatan data dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap akses pendidikan semakin luas sekaligus melahirkan SDM pariwisata yang terampil, berkarakter, dan mampu mendukung pembangunan sektor pariwisata yang inklusif.
