Langgur, LanggurNews.com – Sejarah panjang perjuangan daerah ini, mulai dari berdirinya tanggal 22 Desember 1952, adalah suatu perjuangan yang murni, untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.
Kesejahteraan yang dimaksud yakni dalam kesetaraan, yang utuh dan menyeluruh, meliputi kepulauan kei, kepulauan aru, kepulauan tanimbar dan kepulauan selatan daya.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra) Samuel Huwae dalam rapat paripuran istimewa DPRD Malra dalam rangka HUT ke-72 Kabupaten Malra, Minggu (22/12/2024).
Memasuki gerbang usia ke-72 tahun, Malra terus menunjukkan eksistensinya. pasang-surut dengan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang usia perjalanan daerah ini, sudah menunjukkan bahwa daerah ini semakin dewasa, semakin maju dan semakin berkembang.
Berbagai kamajuan yang terjadi hari ini, merupakan buah dari perjuangan, komitmen dan pengorbanan.
Huwae mengatakan, para pejuang pendiri daerah ini, sudah meletakan dasar-dasar idealisme, yang didorong oleh keinginan kuat untuk memajukan masyarakat, yang di waktu itu masih sangat tertinggal.
Segala perbedaan ditinggalkan, yang ada hanya komitmen untuk bersatu memperjuangkan berdirinya Malra.
Para pemimpin datang dan pergi, meninggalkan jejak-jejak keberhasilan pembangunan di Malra.
Pada kesempatan itu, Huwae menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada para tokoh pejuang, pendiri dan para pendahulu Kabupaten
Malra.
Momentum hari ulang tahun ini, menjadi saat yang tepat bagi kita semua untuk bersyukur dan sekaligus berefleksi tentang arti penting keberadaan kita masing-masing, dalam upaya berkontribusi bagi kemajuan daerah ini.
Hari ini kita bisa melihat kemajuan-kemajuan yang nyata terjadi di Kabupaten Malra.
Beberapa indikator makro pembangunan, yang menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat menunjukkan berbagai peningkatan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari dimensi pendidikan, kesehatan dan perekonomian, menunjukkan kenaikan dari waktu ke waktu. Tahun 2023 mencapai angka 69,91 meningkat dari tahun 2022.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi, menggambarkan tingkat perkembangan ekonomi daerah, menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Pada tahun 2023 mencapai 4,48 persen. Angka ini menunjukkan tren stabil dalam posisi yang tumbuh positif.
Tingkat kemiskinan secara konsisten mampu diturunkan. Tahun 2023 tingkat kemiskinan Maluku Tenggara mencapai angka 21,79 persen.
Gambaran indikator strategis menunjukkan bahwa kinerja pembangunan yang dilakukan sudah berada di jalur yang tepat. Meskipun demikian, tentu tantangan dan dinamika ke depan juga cukup besar.
Olehnya itu, beberapa isu penting terkait kinerja ekonomi, pelayanan publik dan pelayanan sosial, terus didorong untuk ditingkatkan di waktu-waktu mendatang.
Huwae mengungkapkan, beberapa agenda kerja dan program prioritas yang didorong untuk Tahun 2025, sesuai amanat RPD Tahun 2024–2026, RKPD Tahun 2025 dan selaras dengan agenda kerja kami sebagai Penjabat Bupati Maluku Tenggara, meliputi :
1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar
Di dalamnya termasuk upaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan pelayanan air bersih, termasuk intervensi untuk rumah masyarakat, penanggulangan bencana, pelayanan sosial serta peningkatan cakupan jaminan sosial.
Penyediaan Infrastruktur Jalan untuk meningkatkan akses dan konektivitas didorong dengan intervensi pada 5 (lima) ruas jalan yang didanai DAK. Termasuk pula, sejumlah ruas yang diintervensi dengan anggaran di luar DAK.
Adapun untuk meningkatkan akses air bersih bagi masyarakat, maka dianggarkan penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk 10 Ohoi di tahun 2025.
2. Prioritas untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dan Penurunan Stunting
Upaya strategis untuk menekan angka kemiskinan terus didorong melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor.
Kinerja penurunan Stunting di periode akhir tahun 2024 menunjukkan angka stunting yang mengalami penurunan. Sesuai data e-PPGBM, Stunting Maluku Tenggara di Triwulan 4 tahun 2024 sebesar 15,08 persen. Dengan cakupan pemantauan balita yang secara konsisten terus ditingkatkan.
3. Upaya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan
Diantaranya peningkatan kinerja pengawasan, optimalisasi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien, dan termasuk optimalisasi pendampingan Ombudsman untuk peningkatan kinerja pelayanan publik.
Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur birokrasi, maka sudah dianggarkan pula Kenaikan TPP ASN untuk Tahun 2025.
4. Prioritas Pengendalian Inflasi
Dalam periode menjelang Natal dan Tahun Baru, ppaya strategis dilakukan dengan kebijakan, antara lain:
- Menjamin ketersediaan pasokan, dilakukan dengan koordinasi dan pemantauan stok di lapangan. Hasil yang diperoleh, untuk periode Natal dan Tahun Baru stok barang kebutuhan pokok diproyeksikan mencukupi untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.
- Menjamin keterjangkauan harga, dilakukan antara lain dengan pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan.
5. Peningkatan Investasi
Salah satu langkah konkret yang diambil adalah kerjasama investasi rumput laut. Pemerintah Kabupaten Malra sudah melakukan penandatangan MoU Kerjasama Budidaya Rumput Laut.
Sedangkan terhadap kebutuhan riil lainnya yang menjadi usulan masyarakat, sedapatnya dianggarkan di dalam APBD dengan memperhatikan aspek rasionalitas, kepantasan dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
“Termasuk dengan memperhatikan usulan aspiratif Anggota DPRD yang terhormat,” ujar Huwae.
Huwae menyatakan, kebijakan anggaran pembangunan Tahun 2025 disusun dengan penuh kehati-hatian. Rujukan utama adalah aturan, sehingga semua bentuk penganggaran yang disusun sedapat-dapatnya harus memiliki dasar aturan yang tepat dan jelas.
“Dan tentu, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.
