LanggurNews.com | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 17,6 juta hingga 19,1 juta orang pada 2027.
Target itu dipatok meski pagu indikatif anggaran kementerian turun 29,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Target tersebut dipaparkan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana didampingi Wamenpar Ni Luh Puspa, saat menyampaikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
“Kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada agar pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, peningkatan devisa, serta kesejahteraan masyarakat,” kata Widiyanti.
Dalam RKP 2027, Kemenpar mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.
Program prioritas difokuskan pada pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan melalui penyelesaian 10 destinasi prioritas serta pengembangan tiga destinasi regeneratif.
Selain mengejar kenaikan jumlah wisman, pemerintah juga menargetkan perjalanan wisatawan nusantara mencapai 1,28 miliar perjalanan atau naik sekitar 8,5 persen dibandingkan 2026.
Pengeluaran rata-rata wisatawan mancanegara (Average Spending per Arrival/ASPA) ditargetkan berada di kisaran US$ 1.447 hingga US$ 1.497. Dengan capaian tersebut, devisa pariwisata diproyeksikan mencapai US$ 25,5 miliar hingga US$ 28,6 miliar pada 2027.
Sektor pariwisata juga ditargetkan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan meningkat menjadi 4,7-4,8 persen, sementara investasi pariwisata ditargetkan menembus Rp 71 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, Kemenpar menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan promosi, pengembangan atraksi dan event, pembangunan destinasi, hingga penguatan industri dan rantai pasok pariwisata.
Namun, di tengah target yang meningkat, pagu indikatif anggaran Kemenpar justru turun menjadi Rp 1,01 triliun. Nilai itu lebih rendah 29,6 persen dibandingkan pagu tahun 2026.
Penurunan terbesar terjadi pada program pariwisata yang mencapai 65 persen, sedangkan anggaran pendidikan dan vokasi turun 46 persen.
Widiyanti mengakui keterbatasan anggaran akan memengaruhi pelaksanaan sejumlah program. Di antaranya pengembangan desa wisata, promosi pariwisata di pasar internasional, dukungan terhadap event daerah, peningkatan kapasitas SDM, hingga promosi investasi sektor pariwisata.
Meski demikian, Kemenpar memastikan sejumlah program unggulan tetap dilanjutkan pada 2027. Program tersebut meliputi peningkatan keselamatan berwisata, pengembangan desa wisata, pariwisata berkualitas, Event by Indonesia, serta implementasi Tourism 5.0.
Dalam rapat tersebut, Kemenpar juga memaparkan hasil pengembangan desa wisata. Jumlah desa wisata yang terdaftar dalam platform Jadesta meningkat dari 6.148 desa pada 2025 menjadi 6.262 desa pada 2026.
Sementara itu, sebanyak 50 desa penerima Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 mencatat pertumbuhan kunjungan wisatawan sebesar 44,81 persen pada 2025. Pendapatan sektor pariwisata di desa-desa tersebut juga meningkat dari Rp 46,05 miliar pada 2024 menjadi Rp 59,60 miliar pada 2025.
Widiyanti menegaskan tambahan anggaran bukan sekadar kebutuhan kelembagaan, tetapi investasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah dan DPR RI dapat terus diperkuat demi mewujudkan pariwisata Indonesia yang berkualitas, berkelanjutan, dan semakin berdaya saing,” tutupnya.
