LanggurNews.com | Jakarta – Pemerintah mengubah strategi penanganan stroke dengan memperkuat upaya pencegahan melalui Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Tahun ini, pemerintah menargetkan 130 juta penduduk mengikuti skrining kesehatan guna mendeteksi dini faktor risiko penyebab stroke.
Dalam pres rilis Kemenkes, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan langkah tersebut diambil karena stroke kini menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.
Setiap tahun, sekitar 337 ribu orang meninggal akibat penyakit tersebut, bahkan jumlah sebenarnya diperkirakan lebih besar karena masih banyak kasus yang belum tercatat.
“Prevalensi hipertensi di Indonesia hampir 20 persen dan diabetes lebih dari 10 persen. Daripada menunggu sampai stroke terjadi, kita harus mengendalikan faktor risiko ini sedini mungkin,” kata Budi saat membuka Indonesia Collaborative Neuro-Networks Summit (ICONNS) 2026 di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Menurut Budi, pemerintah menargetkan dalam lima tahun ke depan program skrining mampu menjangkau 280 juta penduduk atau sekitar 80 persen populasi Indonesia. Pemeriksaan difokuskan untuk mendeteksi hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi sebagai penyebab utama stroke.
Pemerintah juga menerapkan strategi 80-80-80, yakni 80 persen masyarakat berhasil diidentifikasi memiliki faktor risiko, 80 persen di antaranya mendapatkan pengobatan, dan 80 persen pasien yang diobati mampu mengendalikan penyakitnya.
Selain memperkuat pencegahan, pemerintah juga membenahi layanan penanganan stroke. Seluruh 514 kabupaten dan kota ditargetkan memiliki fasilitas CT scan dan cath lab agar pasien dapat memperoleh penanganan lebih cepat pada masa golden period.
“Setiap tahun sekitar 300 ribu orang meninggal akibat stroke. Saya sangat terlibat secara pribadi karena ibu saya sendiri mengalami stroke ketika berusia 70 tahun. Saat itu di kota kami belum ada CT scan sehingga harus dibawa ke kota lain dan sudah terlambat,” ujar Budi.
Ia mengatakan pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pemerataan alat kesehatan di seluruh daerah.
Tak hanya melengkapi fasilitas, Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan kemampuan tenaga medis.
Dokter bedah umum di kabupaten dan kota akan dilatih melakukan tindakan kraniotomi untuk menangani stroke perdarahan, sementara rumah sakit di seluruh provinsi akan dilengkapi peralatan bedah saraf modern seperti Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator (CUSA), neuronavigasi, dan mikroskop operasi.
Stroke juga menjadi salah satu penyakit dengan pembiayaan terbesar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Nilai klaim untuk penanganan stroke tercatat mencapai lebih dari Rp5 triliun setiap tahun.
Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, dr. Adin Mulkasana, mengatakan kolaborasi lintas disiplin menjadi kunci untuk menekan angka kematian dan kecacatan akibat stroke.
“Melalui ICONNS 2026, kita membangun standardisasi klinis yang seragam di seluruh daerah. Sinergi multidisiplin ini menjadi kunci utama untuk menurunkan angka kematian dan kecacatan permanen akibat stroke di Indonesia,” kata Adin.
Forum ICONNS 2026 yang berlangsung pada 8-12 Juli di Jakarta diikuti sekitar 300-400 dokter spesialis saraf, bedah saraf, radiologi, anestesi, hingga perawat dari dalam dan luar negeri.
Forum ini menjadi ajang berbagi pengalaman dan memperkuat standar pelayanan neurologi di Indonesia.
