LanggurNews.com | Jakarta – Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) RI, dr. Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan kepemimpinan kepala daerah menjadi faktor kunci dalam keberhasilan transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia.
Menurut Wamenkes dalam siaran pers Biro Kominfopublik Kemenkes RI , kebijakan pemerintah pusat hanya akan berdampak jika diterjemahkan menjadi pelayanan yang nyata di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Benny dalam sesi Leaders Talk bertajuk Dari Komitmen ke Dampak: Praktik Kepemimpinan Daerah dalam Memperkuat Pelayanan Kesehatan Primer pada Leimena Conference 2026 di Auditorium BRIN, Jakarta, Senin (27/7/2026).
“Keberhasilan transformasi kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh kepemimpinan. Kepala daerah bukan hanya administrator, tetapi pemimpin perubahan yang mampu menjadikan kesehatan sebagai investasi pembangunan,” kata Benny.
Ia menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Karena itu, penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi investasi strategis yang harus dimulai dari desa hingga Puskesmas.
Menurut Benny, pemerintah juga terus memperluas akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit di 66 kabupaten yang sebelumnya belum memiliki rumah sakit. Langkah itu dilakukan agar masyarakat di daerah terpencil lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan.
Di sisi lain, transformasi melalui Integrasi Layanan Primer (ILP) terus menunjukkan perkembangan. Hingga 24 Juli 2026, sebanyak 9.000 Puskesmas atau 87,4 persen telah menerapkan ILP.
Selain itu, lebih dari 7.500 Puskesmas telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga memiliki fleksibilitas dalam meningkatkan mutu layanan.
Benny juga mengapresiasi tenaga kesehatan Puskesmas yang menjadi ujung tombak Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga pertengahan Juli 2026, lebih dari 66 juta masyarakat telah mengikuti program tersebut.
“Melalui program ini kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah. Data hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Selain memperluas layanan kesehatan, pemerintah juga menjadikan percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) sebagai prioritas nasional.
Strategi yang diterapkan meliputi penemuan kasus secara aktif, skrining menggunakan X-ray, pelacakan kontak, pemberian terapi pencegahan, hingga penguatan kader TB di desa.
“Kita tidak boleh hanya menunggu masyarakat datang ketika sudah sakit. Kita harus aktif menemukan faktor risiko, melakukan skrining, dan mencegah penyakit sejak dini,” tegas Benny.
Dalam forum tersebut, Benny turut menyoroti sejumlah inovasi pelayanan kesehatan di daerah. Salah satunya program Home Care Kabupaten Jember yang memberikan layanan kesehatan langsung ke rumah pasien, terutama bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan pasien pascastroke.
Ia menilai pendekatan jemput bola tersebut dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan akses layanan kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.
Selain Jember, Pemerintah Kota Bandung memanfaatkan data kependudukan dan hasil CKG sebagai dasar penyusunan kebijakan kesehatan, termasuk penanganan kesehatan mental anak, obesitas, sanitasi lingkungan, serta penguatan layanan berbasis siklus hidup melalui ILP.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghadirkan berbagai inovasi, seperti Mall Orang Sehat, Bunga Desa, layanan dokter spesialis ke desa, Poskesdes, Permata Hati, Bantuan Tanggap Stunting (BTS), layanan antar obat Kancang Karon, hingga konsultasi kesehatan digital Oasis Wangi.
Menurut Benny, keberhasilan pelayanan kesehatan primer tidak ditentukan oleh keseragaman program, melainkan kemampuan kepala daerah menghadirkan solusi sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki modal sosial yang besar dengan lebih dari 156 ribu Posyandu siklus hidup aktif dan sekitar 1,58 juta kader kesehatan. Kementerian Kesehatan akan terus memperkuat kapasitas para kader melalui pelatihan yang lebih intensif.
“Transformasi kesehatan bukan perlombaan, melainkan gerakan bersama. Ukuran keberhasilan kita adalah semakin banyak masyarakat yang tetap sehat, semakin cepat penyakit ditemukan, semakin mudah layanan diakses, dan semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional,” tutup Benny.
