LanggurNews.com | Langgur – Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhamad Thaher Hanubun memberikan sejumlah pesan tegas kepada 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang baru dilantik.
Dia meminta para pejabat tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mampu menunjukkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Hanubun saat melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (8/10/2026).
Sebanyak 11 pejabat yang dilantik yakni Ruslan Abdul Gani Ingratubun sebagai Kepala Dinas Perikanan, Andreas Charles Tetanel sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah, Netty Dahlan Uar sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan, Victor Emanuel Budhi Toffi sebagai Kepala Dinas Pariwisata, serta Aisah Fatima Borut sebagai Kepala BKPSDM.
Kemudian Antonius Urbanus Walken Raharusun sebagai Sekretaris DPRD, Bin Raudha Arif Hanoeboen sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Joseph Alowisius Dumatubun sebagai Kepala Dinas Pertanian, Nurhayati Rahawarin sebagai Inspektur, Debbie Penina Juliana Bunga sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Hasan Amin Difinubun sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Hanubun meminta Kepala Dinas Perikanan memahami persoalan sektor kelautan secara menyeluruh. Mulai dari persoalan nelayan, produksi, rantai pasok, pasar hingga pengembangan ekonomi kelautan.
“Maluku Tenggara dengan isu yang ada adalah pariwisata dan perikanan. Saya ingin menegaskan kepada Kepala Dinas Perikanan, harus memahami persoalan perikanan, nelayan, produksi, rantai pasok, pasar, dan pengembangan ekonomi kelautan,” tegas Hanubun.
Dia juga memberikan perhatian khusus kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan. Menurutnya, pejabat tidak harus menguasai semua persoalan seorang diri, tetapi harus mampu membangun tim dan mencari dukungan dari pejabat yang kompeten.
“Kalau Anda masih kurang sana-sini, carilah pembantu, carilah dukungan dari sekretaris, kepala bidang yang mampu. Yang penting Anda tahu manajemennya,” katanya.
Kepala Dinas Perindag diminta memahami persoalan industri, perdagangan, tenaga kerja, distribusi barang, harga, hingga perlindungan tenaga kerja.
Hanubun juga menyoroti kinerja pendapatan asli daerah (PAD) Maluku Tenggara yang dinilainya masih lemah.
Kepala Bapenda diminta memahami secara mendalam potensi dan strategi peningkatan PAD, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
“PAD kita masih terlalu lemah. PAD kita tetapkan di atas, tetapi dalam pelaksanaannya 25 persen dan bahkan kurang dari 25 persen. Ini menjadi pekerjaan saudara,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata diminta tidak menjadikan pariwisata sebatas kegiatan seremonial.
Hanubun menyinggung pelaksanaan Meti Kei yang sebentar lagi digelar.
“Sebentar lagi Meti Kei, seremonial. Selesai Meti Kei lalu selesai,” kata Hanubun.
Dia meminta sektor pariwisata benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat.
Penekanan khusus diberikan kepada Inspektur yang baru dilantik.
Hanubun meminta Inspektorat tidak hanya hadir setelah terjadi kesalahan, tetapi menjadi penjaga kualitas pemerintahan dengan memberikan peringatan dini.
“Inspektorat harus menjadi penjaga kualitas pemerintahan. Bukan sekadar pemeriksa setelah kesalahan terjadi,” ujarnya.
Menurut Hanubun, Inspektorat bukan bertugas semata-mata mencari kesalahan, melainkan membantu pemerintah menyelesaikan persoalan.
“Bukan mencari kesalahan, melainkan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah,” katanya.
Dia juga mendorong Inspektorat membangun koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian.
“Inspektorat harus hadir lebih awal, memberikan early warning, memastikan tata kelola benar dan membantu mencegah kesalahan sebelum menjadi persoalan hukum,” tegasnya.
Hanubun mengingatkan para kepala OPD agar tidak bekerja dengan ego sektoral. Menurutnya, persoalan pembangunan tidak dapat diselesaikan oleh satu organisasi perangkat daerah saja.
“Dinas Perikanan tidak berjalan sendiri. Perikanan berhubungan dengan Perindag, Bappeda, PMD, berhubungan dengan pariwisata, bahkan pendidikan,” katanya.
Begitu pula sektor pariwisata yang menurutnya membutuhkan dukungan infrastruktur, ekonomi masyarakat, UMKM dan promosi.
“Pendidikan tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan perencanaan, keuangan, BKPSDM, kesehatan dan pemerintah ohoi. Demikian pula OPD lainnya,” lanjutnya.
Dia menyebut salah satu persoalan yang masih sering terjadi di daerah adalah fanatisme sektoral antar-OPD.
“Biasanya yang terjadi di daerah ini adalah fanatik sektoral antar-OPD,” ungkapnya.
Para kepala OPD juga diminta memahami RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2029.
Hanubun menegaskan setiap program dan anggaran yang dikelola OPD harus memiliki hubungan yang jelas dengan target pembangunan daerah.
“Jangan Anda duduk merencanakan sesuatu yang di luar RPJMD,” tegasnya.
Dia meminta pejabat tidak sekadar mengulang program lama tanpa melihat kebutuhan masyarakat.
“Jangan membuat program hanya karena rutin lalu-lalu, ketinggalan tahun lalu dibikin tanpa menyentuh kebutuhan masyarakat itu sendiri,” katanya.
Hanubun juga mengingatkan bahwa serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan.
“Anggaran bukan tujuan. Anggaran adalah instrumen untuk mencapai hasil pembangunan,” ujarnya.
Dia mengatakan akan menilai hasil kerja pejabat berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Saya akan melihat bukan hanya berapa persen anggaran saudara terserap, tetapi apa hasilnya. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Apa indikatornya? Dan perubahan apa yang terjadi?” kata Hanubun.
Dalam kesempatan itu, Hanubun juga menegaskan soal loyalitas pejabat. Menurutnya, loyalitas kepada pimpinan harus ditempatkan dalam kerangka loyalitas kepada pemerintah, aturan, dan kepentingan masyarakat.
“Saya membutuhkan pejabat yang berani menyampaikan kondisi yang sebenarnya,” katanya.
Hanubun tidak ingin menerima laporan yang sekadar menyenangkan pimpinan tetapi tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Jangan menyampaikan laporan yang menyenangkan pimpinan tetapi tidak sesuai dengan kenyataan,” tegasnya.
Dia mengatakan lebih menghargai pejabat yang berani menyampaikan persoalan sekaligus menawarkan solusi.
“Saya lebih menghargai pejabat yang menyampaikan masalah secara jujur sekaligus menawarkan solusi daripada pejabat yang selalu mengatakan semuanya baik-baik saja, tapi ternyata di balik itu ambur adul,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pendapat masih diperbolehkan selama berada dalam ruang pembahasan. Namun, setelah keputusan pemerintah ditetapkan sesuai aturan, seluruh jajaran harus bergerak dalam satu arah.
Hanubun kemudian menyebut empat hal yang menjadi ukuran utama bagi seorang pejabat, yakni integritas, kompetensi, kemampuan manajemen, dan hasil kerja.
Pertama, integritas. Dia meminta para pejabat bertanya kepada diri sendiri apakah mereka dapat dipercaya.
“Kepada mereka yang baru saja dilantik maupun pimpinan OPD lainnya. Saya juga ingin menegaskan bahwa pelantikan pada hari ini ada dua sesi,” katanya.
Kedua, kompetensi. Pejabat diminta benar-benar menguasai bidang yang dipimpinnya.
Ketiga, kemampuan manajemen. Hanubun mengingatkan kepala OPD agar tidak membangun kelompok-kelompok atau kubu di dalam organisasi.
“Jangan membuat kubu-kubu dalam satu dinas. Mereka semua adalah abdi negara. Kita semua adalah abdi negara. Jangan membedakan ini yang lebih dekat, ini keluarga, lalu meninggalkan yang lain. Stop dengan pola-pola itu,” tegasnya.
Keempat, hasil kerja. Menurutnya, seorang kepala dinas harus mampu menjawab apa manfaat yang dirasakan masyarakat dari kepemimpinannya.
“Saudara jadi Kepala Dinas, tanya sendiri pada akhir tahun, apa yang sederhana dirasakan oleh masyarakat dari kepemimpinan saudara?” katanya.
Hanubun menegaskan pelantikan bukan berarti seorang pejabat memiliki posisi yang aman hingga akhir masa jabatan.
“Jangan berpikir bahwa setelah dilantik, berarti posisi saudara aman. Saudara telah menandatangani pakta integritas. Sampai akhir masa jabatan, belum tentu. Jabatan adalah kepercayaan dan setiap saat harus bisa dibuktikan dengan pekerjaan,” tegasnya.
Hanubun juga mengungkapkan pelantikan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Kamis (8/10) baru dilakukan untuk sebagian jabatan.
Menurutnya, masih ada satu jabatan yang proses rekomendasinya harus dilakukan hingga tingkat kementerian sehingga belum dapat dilantik bersamaan dengan 11 pejabat lainnya.
“Seharusnya hari ini kita bisa, 18 jabatan itu bisa dilantik semua. Tetapi karena ada satu jabatan yang harus kita mulai proses yang cukup panjang,” jelasnya.
Dia mengatakan dirinya bahkan harus beberapa kali ke Jakarta untuk mengurus rekomendasi tersebut.
“Jabatan itu terlalu penting. Rekomendasi dari Dirjen, Dirjen terus sampai ke Menteri, baru ditandatangani Menteri, baru bisa dilantik,” katanya.
Hanubun berharap proses tersebut dapat segera selesai sehingga pelantikan tahap berikutnya dapat dilakukan dalam waktu dekat.
“Mudah-mudahan dalam waktu satu minggu kedepan, bisa selesai,” ujarnya.
