LanggurNews.com | Langgur – Bupati Maluku Tenggara (Malra) Muhamad Thaher Hanubun menegaskan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II yang baru dilantik harus mampu memimpin organisasi dan menyelesaikan persoalan tanpa selalu menunggu perintah bupati.
Hal itu disampaikan Thaher saat melantik 11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (8/10/2026).
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam, pimpinan DPRD setempat serta unsur Forkopimda.
Dalam sambutannya, Thaher mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar memaknai jabatan sebagai mandat dan tanggung jawab, bukan penghargaan.
“Jabatan eselon dua bukan penghargaan. Jabatan adalah tanggung jawab dan alat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah ini,” kata Thaher.
Dia mengatakan, pejabat eselon II tidak cukup hanya mampu menjalankan tugas administratif. Para kepala perangkat daerah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan teknis yang kuat sesuai bidang masing-masing.
Menurut Thaher, kepala perangkat daerah harus mampu menetapkan prioritas, mengendalikan anggaran, mengatur sumber daya manusia, mengambil keputusan hingga menyelesaikan persoalan di lingkungan organisasi yang dipimpinnya.
“Seorang kepala dinas tidak boleh hanya menjadi pejabat yang menandatangani surat, menghadiri acara rapat. Kepala perangkat daerah harus mampu memimpin organisasi yang ada,” ujarnya.
Thaher juga meminta para kepala OPD mampu mengendalikan bawahannya dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja organisasi.
“Mampu mengendalikan bawahannya, jangan bawahannya yang mengatur saudara-saudara. Dan yang paling penting, mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja organisasinya,” tegasnya.
Dia kemudian meminta pejabat yang baru dilantik tidak bersikap pasif dan menunggu instruksi bupati untuk menjalankan pekerjaan.
“Saya tidak ingin kepala OPD menunggu saya perintah baru jalan,” katanya.
Thaher menekankan kepala OPD harus mampu menjadi pemecah masalah atau problem solver. Setiap persoalan yang muncul di perangkat daerah harus terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya oleh pimpinan OPD.
“Saya tidak ingin kepala OPD menunggu perintah bupati untuk setiap persoalan. Saya ingin kepala OPD menjadi problem solver,” ujar Thaher.
Dia meminta pejabat tidak datang kepada bupati hanya untuk membawa persoalan tanpa menawarkan jalan keluar.
“Kalau ada masalah, saudara datang dengan solusi, bukan membawa masalah. Kepala perangkat daerah wajib memahami bidang yang dipimpinnya,” lanjutnya.
Thaher juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar menerima jabatan dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur.
“Dalam rangka pelantikan eselon dua, apa pun jabatannya, terimalah dengan senang hati dan bersyukur. Mudah-mudahan jabatan itu ada manfaatnya buat saudara-saudara,” katanya.
11 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik tersebut yakni Ruslan Abdul Gani Ingratubun (Kepala Dinas Perikanan), Andreas Charles Tetanel (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Netty Dahlan Uar (Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan), Victor Emanuel Budhi Toffi (Kepala Dinas Pariwisata), Aisah Fatima Borut (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), Antonius Urbanus Walken Raharusun (Sekretaris DPRD), Bin Raudha Arif Hanoeboen (Kepala Dinas Pendidikan), Joseph Alowisius Dumatubun (Kepala Dinas Pertanian), Nurhayati Rahawarin (Inspektur), Debbie Penina Juliana Bunga (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak), Hasan Amin Difinubun (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga).
