LanggurNews.com | Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk memperkuat layanan kesehatan di desa.
Lewat kerja sama yang diperbarui untuk lima tahun ke depan, dana desa akan didorong mendukung berbagai program kesehatan, mulai dari Cek Kesehatan Gratis, penurunan stunting, hingga penguatan Posyandu.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Kesepakatan ini sekaligus memperbarui nota kesepahaman yang telah berakhir pada Februari 2025.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kesehatan menjadi kebutuhan paling mendasar masyarakat. Karena itu, layanan kesehatan harus menjangkau hingga desa dan dusun agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pengobatan, tetapi juga terlindungi melalui upaya pencegahan.
“Kesehatan selalu menjadi prioritas masyarakat. Karena itu, negara harus memastikan layanan kesehatan hadir sampai ke desa dan dusun. Upaya menjaga masyarakat tetap sehat tidak cukup hanya dengan pengobatan, tetapi harus dimulai dari pencegahan dan perubahan perilaku hidup sehat,” kata Budi.
Menurut Budi, pemerintah saat ini telah memiliki jaringan layanan kesehatan primer yang luas, terdiri dari lebih dari 10 ribu puskesmas, puluhan ribu unit pelayanan kesehatan desa dan kelurahan, serta ratusan ribu Posyandu yang didukung lebih dari 1,5 juta kader kesehatan.
Ia menilai pemerintah desa memiliki peran strategis dalam menyukseskan berbagai program prioritas kesehatan. Mulai dari Cek Kesehatan Gratis, percepatan penurunan stunting, pengendalian tuberkulosis (TBC), hingga penguatan layanan Posyandu.
“Kemendes memiliki peran besar dalam menggerakkan masyarakat. Kolaborasi ini penting agar program-program kesehatan bisa benar-benar dirasakan hingga tingkat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan pembangunan desa tidak bisa dilepaskan dari kualitas kesehatan masyarakat. Menurutnya, masih banyak desa tertinggal dan sangat tertinggal yang membutuhkan penguatan layanan kesehatan dasar.
Ia memastikan pemerintah akan terus mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung program kesehatan masyarakat, terutama percepatan penurunan stunting.
“Setiap tahun dana desa dialokasikan untuk penanganan stunting. Ke depan, kami ingin memastikan penggunaannya semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat desa,” kata Yandri.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kerja sama lintas sektor menjadi kunci pembangunan kesehatan berbasis desa.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran data kesehatan dan data desa, penguatan Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (UPKD/K), pengembangan Posyandu berbasis data, peningkatan literasi kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, hingga penanggulangan penyakit.
Melalui kolaborasi tersebut, Kemenkes dan Kemendes PDT menargetkan masyarakat di desa, termasuk di daerah tertinggal dan terpencil, dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas selama lima tahun ke depan.
