LanggurNews.com | Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan ketahanan kesehatan nasional yang mandiri menjadi syarat utama bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
Hal itu disampaikan Budi dalam High Level Roundtable Discussion: Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN yang digelar di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut Budi, pengalaman pandemi COVID-19 menunjukkan setiap negara akan lebih dulu mengutamakan kepentingan rakyatnya saat krisis kesehatan terjadi. Karena itu, Indonesia harus memiliki kedaulatan di sektor kesehatan, mulai dari produksi vaksin hingga obat-obatan.
“Negara sebesar Indonesia dengan 280 juta penduduk wajib memiliki kedaulatan kesehatan sendiri. Kita tidak boleh lagi hanya bergantung pada belas kasihan negara lain,” kata Budi.
Ia mengungkapkan ketergantungan Indonesia terhadap impor produk kesehatan mulai berkurang. Jika sebelumnya mencapai lebih dari 90 persen, kini turun menjadi sekitar 70-80 persen.
Kementerian Kesehatan juga telah memfasilitasi produksi 35 Bahan Baku Obat (Active Pharmaceutical Ingredients/API) di dalam negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat industri kesehatan nasional dari hulu hingga hilir.
Budi mengatakan belanja kesehatan nasional yang tumbuh sekitar 12-13 persen per tahun harus dapat memberikan dampak ekonomi di dalam negeri.
“Kita ingin belanja kesehatan tidak lari ke luar negeri, tetapi berputar di dalam negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan PDB,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah membangun pabrik pengolahan plasma darah di Karawang. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai memproduksi Albumin dan Immunoglobulin pada awal 2027 untuk mengurangi ketergantungan impor.
Selain itu, Indonesia juga terus memperkuat kapasitas produksi vaksin. Saat ini terdapat tiga perusahaan vaksin nasional dengan kapasitas produksi yang meningkat hingga 60 persen.
Pemerintah juga mulai mendorong Indonesia menjadi pusat riset kesehatan di kawasan ASEAN. Kemenkes tengah memfasilitasi berbagai uji klinik vaksin, termasuk vaksin tuberkulosis (TBC), malaria, dengue, dan PCV13.
Untuk mendukung penguasaan teknologi kesehatan, pemerintah mengirim tenaga ahli mengikuti pelatihan biomanufaktur dan teknologi mRNA di sejumlah lembaga internasional, seperti Tsinghua University dan Leiden Biotech.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan penguatan sektor kesehatan sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen.
Menurut Luhut, pemanfaatan teknologi pemerintahan berbasis kecerdasan buatan (AI) akan mendukung transparansi dan efisiensi layanan kesehatan.
“Kesehatan adalah kunci. Jika ekosistem kesehatan ini terbangun mandiri, kita optimistis ekonomi kita tumbuh sesuai target,” kata Luhut.
Sementara itu, Anggota DEN Mari Elka Pangestu menyoroti pentingnya kerja sama regional ASEAN dalam membangun ketahanan kesehatan. Ia menilai pasar ASEAN yang mencapai 650 juta penduduk menjadi kekuatan besar untuk mengembangkan industri vaksin dan rantai pasok kesehatan regional.
Untuk memperkuat sistem pertahanan kesehatan nasional, Kemenkes telah menyusun National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2025-2029 yang didukung pendanaan Pandemic Fund guna meningkatkan kapasitas deteksi dan respons terhadap wabah.
Berdasarkan kajian bersama Bank Dunia, setiap investasi sebesar USD 1 di sektor kesehatan berpotensi menghasilkan dampak ekonomi hingga USD 3. Pemerintah juga menargetkan peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun yang diperkirakan dapat menambah kontribusi 5-6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
