Namlea, LanggurNews.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut moratorium pemekaran wilayah menjadi sinyal kuat bagi perjuangan calon Daerah Otonomi Baru (DOB) Buru Kaiely.
Taib Warhangan, seorang tokoh yang lama memperjuangkan pemekaran ini, menyebutnya sebagai “kemenangan moral dan politik.”
Namun, ia segera menegaskan bahwa ini bukan titik puncak, melainkan awal dari babak baru yang menuntut implementasi nyata dan tanggung jawab besar dari pemerintah pusat hingga tokoh masyarakat setempat.
Menurut Taib, keputusan mencabut moratorium adalah langkah berani yang menunjukkan pergesekan paradigma pemerintah pusat.
Pemekaran tidak lagi dipandang semata sebagai beban fiskal, melainkan sebagai sebuah peluang strategis untuk mendorong pemerataan dan pembangunan di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal.
“Ini adalah sinyal politik yang sangat kuat. Pemerintah pusat melihat potensi besar di balik pemekaran untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Taib kepada media ini, Kamis (20/11/2025).
Ia berharap, kebijakan ini bisa menjadi contoh bagaimana pemekaran dengan syarat ketat dan matang bisa dijalankan secara selektif dan strategis untuk kepentingan yang lebih besar.
Kemenangan ini, kata Taib, harus segera diikuti dengan pendampingan konkret dari pemerintah pusat.
Ia menggarisbawahi tiga hal krusial yang tidak bisa ditawar:
Alokasi Anggaran yang Realistis: Anggaran yang disiapkan harus mencukupi untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar hingga penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.
Mekanisme Supervisi yang Ketat: Diperlukan pengawasan agar daerah pemekaran tidak justru menjadi beban fiskal baru di kemudian hari.
Skema Pembinaan Berkelanjutan: Pemerintah pusat harus membina DOB baru agar benar-benar mandiri dan berdaya dalam mengelola potensinya.
Tanpa ketiga hal ini, Taib khawatir pemekaran hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi.
Taib menyerukan agar para pejuang lama pemekaran, seperti Lembaga Perjuangan Buru Kaiely (LPBK) dan tokoh-tokoh visioner lainnya, kini beralih peran dari pejuang menjadi kolaborator.
Mereka diajak untuk bekerja sama dengan pemimpin daerah dan pemerintah pusat.
“Waktu telah tiba bagi kita semua untuk mewujudkan pemekaran yang tidak hanya formal, tetapi transformatif,” serunya.
Harapan yang berakar di tanah Buru Kaiely, lanjutnya, kini memanggil untuk dipenuhi.
Bagi generasi muda berpendidikan dan masyarakat yang lama menanti perubahan, ini adalah momentum untuk membuktikan bahwa otonomi adalah jalan untuk memperkuat kehidupan di kampung halaman sendiri.
Pada akhirnya, pencabutan moratorium adalah sebuah tes. Apakah Buru Kaiely akan menjadi contoh sukses pemekaran yang membawa keberlanjutan, keadilan, dan kemakmuran? Ataukah ia akan menjadi catatan lain dalam daftar janji politik yang tak terpenuhi?
Momentum bersejarah ini kini ada di tangan semua pihak. Bagi rakyat Buru Kaiely yang telah lama menanti, ini adalah bukti janji yang harus ditunaikan.
Keberhasilan atau kegagalan pemekaran tidak lagi menjadi wacana, melainkan sebuah kenyataan yang akan menentukan arah kehidupan generasi mendatang.
