LanggurNews.com | Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia masih menemukan sekitar 14 ribu hingga 15 ribu kasus baru kusta setiap tahun. Angka tersebut diperkirakan belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih banyak penderita yang belum terdeteksi.
Hal itu disampaikan Budi dalam Konferensi Nasional Kusta 2026 bertajuk Percepatan Eliminasi Kusta: Komitmen Indonesia, Kolaborasi Global yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Menurut Budi, tantangan terbesar dalam pemberantasan kusta saat ini bukan kekurangan obat, melainkan masih banyak pasien yang baru datang berobat setelah mengalami kecacatan.
“Strateginya cuma satu, temukan sebanyak-banyaknya. Begitu ditemukan langsung diberikan pengobatan. Sekali mulai minum obat, pasien sudah tidak lagi menularkan penyakit. Karena itu jangan takut menemukan kasus,” kata Budi.
Ia menegaskan kusta merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan kutukan. Penyakit tersebut juga dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tersedia secara gratis di fasilitas pelayanan kesehatan.
Untuk mempercepat eliminasi kusta, Kementerian Kesehatan akan memperkuat penemuan kasus secara aktif di masyarakat. Bahkan, puskesmas yang berhasil menemukan kasus terbanyak akan diberikan apresiasi sebagai bentuk motivasi bagi tenaga kesehatan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menilai eliminasi kusta tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan.
Menurutnya, pemerintah daerah, dunia pendidikan, organisasi keagamaan, hingga dunia usaha harus terlibat dalam menghapus stigma terhadap penyintas sekaligus mempercepat deteksi dan pengobatan.
“Program pusat pada akhirnya bermuara di daerah. Penanganan kusta harus menjadi gerakan lintas sektor. Edukasi, komunikasi, sekolah, organisasi keagamaan hingga dunia usaha harus bergerak bersama,” ujar Pratikno.
Ia mengingatkan Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan beban kasus kusta tertinggi di dunia sehingga seluruh kepala daerah diminta menjadikan eliminasi kusta sebagai prioritas pembangunan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta kepala daerah memiliki komitmen kuat dalam mendukung program tersebut. Menurutnya, keberhasilan penanganan kusta bergantung pada kemauan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dan menjalankan program secara serius.
“Kepala daerah harus memiliki political will yang kuat. Kalau pimpinan daerah serius, maka isu penanganan kusta akan masuk dalam perencanaan pembangunan, didukung anggaran, dan dilaksanakan seluruh perangkat daerah,” kata Tito.
Kemendagri, lanjut Tito, tengah menyiapkan skema insentif bagi daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dalam program kesehatan, termasuk pengendalian kusta dan tuberkulosis.
Dukungan terhadap langkah Indonesia juga datang dari WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa.
Menurutnya, meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan justru menunjukkan penemuan kasus aktif berjalan dengan baik.
“Peningkatan jumlah kasus yang ditemukan bukan berarti program gagal. Justru itu menunjukkan penemuan kasus aktif berjalan dengan baik sehingga pasien dapat segera diobati,” ujar Sasakawa.
Dalam kesempatan yang sama, penyintas kusta bernama Syamsul mengaku masih banyak penyintas yang menghadapi diskriminasi akibat stigma di masyarakat. Ia berharap penyintas memperoleh kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan publik.
Melalui Konferensi Nasional Kusta 2026, Kementerian Kesehatan bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, mitra pembangunan, serta komunitas penyintas memperkuat komitmen mempercepat eliminasi kusta melalui penemuan kasus aktif, pengobatan tuntas, penghapusan stigma, dan kolaborasi lintas sektor.
