LanggurNews.com | Langgur – Wakil Bupati (Wabup) Maluku Tenggara (Malra), Charlos Viali Rahantoknam, meminta perbankan memperluas akses layanan hingga ke kecamatan dan ohoi terpencil, terutama di Pulau Kei Besar.
Keterbatasan akses perbankan dinilai membebani masyarakat penerima bantuan pemerintah karena harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mencairkan dana.
Hal itu disampaikan Charlos saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Maluku Tenggara Semester II Tahun 2026, Jumat (16/10/2026).
Charlos mencontohkan masyarakat di Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang menerima bantuan pemerintah sebesar Rp 600 ribu melalui rekening Bank Mandiri.
Karena tidak tersedia layanan bank tersebut di wilayah penerima, masyarakat harus menuju Elat, Kecamatan Kei Besar, untuk menarik uang melalui ATM bank yang tersedia.
“Kalau dari Kei Besar Utara Timur ke Kecamatan Kei Besar, ongkos ojek sendiri sudah sampai Rp 200 ribu. Jadi, kalau tidak ada akses di kecamatan-kecamatan yang masih tertinggal dan jauh, bantuan Rp 600 ribu tadi sudah terpotong Rp 200 ribu untuk ojek. Sisanya Rp 400 ribu,” kata Charlos.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar bantuan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Dia meminta bank-bank penyalur bantuan membuka layanan atau memperluas jaringan agen di kecamatan yang belum terjangkau.
“Bank-bank yang menyalurkan bantuan-bantuan bisa membuka merchant di kecamatan-kecamatan sehingga masyarakat yang menerima bantuan tidak keluar ongkos lagi untuk pengambilan bantuan,” ujarnya.
Charlos juga menyoroti pentingnya memperluas akses pembiayaan produktif bagi nelayan, petani, dan pelaku usaha.
Menurutnya, layanan keuangan tidak cukup hanya menyediakan fasilitas kredit dan simpanan, tetapi juga harus disertai edukasi mengenai pengelolaan keuangan.
“Selain kita menawarkan kredit dan simpanan, kita juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara pengelolaan keuangan, sehingga masyarakat lebih banyak produktif,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Charlos menegaskan komitmen Pemkab Malra untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sesuai arahan pemerintah pusat.
Upaya itu diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan, mendorong digitalisasi, serta meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan lembaga jasa keuangan oleh masyarakat.
TPAKD Kabupaten Maluku Tenggara sendiri telah dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 168 Tahun 2018. Pada rapat pleno semester I yang digelar 26 Februari 2026, sejumlah program kerja telah dibahas, antara lain Program Satu Rekening Satu Pelajar dengan target 600 rekening, perluasan 30 agen Laku Pandai, peningkatan merchant QRIS dengan target 100 merchant, serta kegiatan literasi keuangan dan edukasi keuangan syariah.
Charlos meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), lembaga terkait, dan industri jasa keuangan berperan aktif dalam merealisasikan program-program tersebut.
Dia juga menekankan pentingnya penetapan target yang jelas dan terukur agar perkembangan pelaksanaan program dapat dievaluasi dalam rapat berikutnya.
“Saya minta kita semua di TPAKD punya target yang terukur. Selain bank punya target yang terukur, tim ini juga harus demikian, sehingga pada saat kita rapat berikutnya, target-target yang belum tercapai bisa kita evaluasi,” tegasnya.
Pemkab Malra berharap penguatan koordinasi TPAKD dapat memperluas jangkauan layanan keuangan, mengurangi beban biaya masyarakat dalam mengakses bantuan, serta mendorong pembiayaan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif hingga ke wilayah terpencil.
