LanggurNews.com | Jakarta – Pemerintah mulai menggeber enam program raksasa di sektor kelautan dan perikanan untuk mengejar target swasembada pangan nasional. Program tersebut mencakup pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, 40 ribu titik budidaya ikan, hingga revitalisasi 14 ribu hektare tambak di Pantai Utara Jawa.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, percepatan pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan membutuhkan dukungan penuh dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
“Forum ini memiliki arti penting dan strategis sebagai ruang konsolidasi nasional untuk menyatukan arah, memperkuat koordinasi, serta memastikan pelaksanaan kegiatan prioritas KKP tahun 2026 berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) “Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan” di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Trenggono menjelaskan, enam program prioritas tersebut menjadi tulang punggung pemerintah dalam mendukung agenda swasembada pangan nasional sekaligus memperkuat kedaulatan pangan berbasis protein ikan dan garam.
Program pertama adalah pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) hingga 2029 yang diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.
Selanjutnya, pemerintah akan mengembangkan 40.000 titik budidaya ikan darat tematik di 500 kabupaten/kota untuk memperkuat pasokan protein nasional.
Tak hanya itu, pemerintah juga menargetkan pembangunan 2.000 hektare tambak garam guna menekan ketergantungan impor garam nasional. KKP juga akan merevitalisasi sekitar 14.000 hektare tambak Pantura Jawa untuk mendukung swasembada protein sekaligus memulihkan kawasan pesisir.
Program strategis lainnya adalah pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern dan ramah lingkungan, serta program modernisasi kapal perikanan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nelayan.
Menurut Trenggono, seluruh program tersebut akan dijalankan dengan pendekatan bottom-up melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi.
“Seluruh program yang telah direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam Rakornas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa swasembada merupakan bagian dari kedaulatan bangsa yang harus diwujudkan melalui keberpihakan kepada petani, nelayan, dan peternak.
“Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma tersebut melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing,” kata Zulkifli Hasan.
Ia optimistis, jika enam program prioritas KKP dijalankan secara konsisten dan didukung seluruh pemangku kepentingan, Indonesia tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan protein domestik, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan baru eksportir produk perikanan dunia.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR untuk mendukung berbagai program prioritas KKP, terutama yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
“Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami telah melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, KKP juga menandatangani sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan PT PLN (Persero), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aspeksindo, Baharkam Polri, PT Garam, serta Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan.
(KKP/LN)
