LanggurNews.com | Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan menjadi tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan negara.
Predikat tersebut harus dijadikan fondasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Pesan itu disampaikan Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2025 kepada kementerian dan lembaga yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) I BPK.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan, seluruh kementerian/lembaga di lingkungan pemeriksaan Ditjen PKN I berhasil memperoleh opini WTP atas laporan keuangan tahun 2025.
Capaian tersebut menunjukkan laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” kata Nyoman dalam keterangannya, Rabu.
Nyoman mengatakan pemeriksaan laporan keuangan merupakan instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara dikelola secara akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Meski seluruh kementerian dan lembaga meraih opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern, penataan serta optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), hingga peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan kontrak.
BPK meminta seluruh entitas segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar kualitas pengelolaan keuangan negara terus meningkat.
Kementerian dan lembaga yang menerima LHP meliputi Komisi Yudisial (KY), Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), serta Badan Narkotika Nasional (BNN).
Dalam kesempatan itu, Nyoman juga menekankan pentingnya transformasi menuju Government 5.0, yakni model pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi digital, kecerdasan buatan (artificial intelligence), analisis data, kolaborasi lintas sektor, serta pelayanan yang berpusat pada masyarakat.
Menurutnya, laporan keuangan kini tidak lagi sekadar menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi telah berkembang menjadi instrumen strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Ia menegaskan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, harus diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, bukan menggantikan peran manusia.
“Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya tetap ditentukan oleh integritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab para penyelenggara negara,” ujarnya.
Nyoman menambahkan BPK akan terus menjalankan amanat konstitusi secara independen, objektif, dan profesional serta bersinergi dengan kementerian dan lembaga guna mewujudkan tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
