LanggurNews.com | Tual – Wali Kota Tual Akhmad Yani Renuat meminta seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bekerja aktif untuk memperluas akses keuangan masyarakat.
Evaluasi program 2026 dan penetapan target kerja 2027 menjadi perhatian dalam rapat pleno bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Provinsi Maluku.
Hal itu disampaikan Renuat dalam Rapat Pleno TPAKD Kota Tual, Jumat (16/10/2026).
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan program kerja semester I sekaligus penetapan program kerja semester II tahun 2026.
Renuat mengatakan, kolaborasi Pemkot Tual dan OJK diharapkan dapat mempercepat akses layanan keuangan yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, program TPAKD juga mendukung agenda pembangunan nasional, program Pemerintah Provinsi Maluku, serta Panca Cinta Maryadat Kota Tual, terutama dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kewirausahaan.
Dia menyebut, salah satu upaya Pemkot Tual untuk mendorong ekonomi masyarakat ialah kebijakan subsidi bunga bank bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pengembangan Kota Tual sebagai produsen garam di Provinsi Maluku juga menjadi bagian dari program unggulan daerah.
“Dengan kesadaran dan tanggung jawab bersama, kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tual. Marilah kita memegang amanah masing-masing dalam jabatan dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh,” kata Renuat.
TPAKD Kota Tual dibentuk pada 2023 berdasarkan Keputusan Wali Kota Tual Nomor 94 Tahun 2023. Dalam rapat pleno semester I pada 25 Februari 2026, tim menetapkan sejumlah program untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan masyarakat.
Program tersebut mencakup Satu Rekening Satu Pelajar atau KEJAR dengan target 50 rekening, perluasan 20 agen Laku Pandai, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 20 debitur.
Selain itu, terdapat program bunga kredit bank gratis dengan target penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) bagi 20 debitur baru dan pelaksanaan dua kegiatan edukasi.
TPAKD juga merencanakan pembentukan Ekosistem Keuangan Inklusif di PT Ohoi Lebetawi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dengan target penambahan 50 merchant baru.
Program lainnya meliputi edukasi keuangan syariah dengan target satu kegiatan. Pelaksanaan program-program tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
Renuat meminta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Tual yang tergabung dalam TPAKD tidak sekadar menetapkan program, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan sesuai target.
Dia menegaskan, capaian program perlu dievaluasi sebagai bagian dari penilaian pelaksanaan tanggung jawab setiap pejabat dan pemangku kepentingan terkait.
“Saya harapkan beberapa penetapan program pada 2026 dapat kita evaluasi dan kemudian target program 2027 disiapkan. Langkah kecil yang kita lakukan dari program ini bisa berdampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Pemkot Tual juga menyampaikan apresiasi kepada OJK Perwakilan Provinsi Maluku atas dukungan dan kerja sama dalam mendorong pelaksanaan program inklusi keuangan di Kota Tual.
Melalui rapat pleno tersebut, seluruh anggota TPAKD diharapkan memperkuat koordinasi agar program akses keuangan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
