LanggurNews.com | Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia terus memperkuat kualitas pelayanan publik menjelang penilaian administrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026. Melalui sosialisasi bersama Ombudsman RI, langkah ini sekaligus menjadi upaya memperkokoh tata kelola layanan di seluruh jajaran lembaga penyelenggara pemilu itu.
Anggota KPU Yulianto Sudrajat menegaskan pelayanan publik adalah bagian tugas utama lembaga sejalan dengan semangat “KPU Melayani”.
Sinergi dengan Ombudsman RI dianggap krusial agar layanan yang diberikan semakin berkualitas, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Pelayanan publik merupakan bagian dari core business KPU melalui semangat KPU Melayani, serta menekankan pentingnya sinergi dengan Ombudsman RI untuk mewujudkan pelayanan yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berorientasi pada masyarakat,” ujar Yulianto di Jakarta, Senin (3/8/2026).
Sementara itu, Anggota KPU Iffa Rosita menjelaskan penguatan layanan publik menjadi salah satu area kunci dalam percepatan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang sedang dijalankan Inspektorat KPU.
Ia menekankan keberhasilan seluruh aspek pembangunan ZI harus terlihat langsung pada kualitas layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkualitas.
Iffa juga membeberkan capaian tindak lanjut pengaduan melalui sistem SPAN-LAPOR! saat ini sudah mencapai 96 persen. Pihaknya juga terus menyempurnakan sarana layanan mulai dari aspek aksesibilitas, kenyamanan, inovasi layanan, hingga pemenuhan standar pelayanan yang berlaku.
Di kesempatan terpisah, Anggota Ombudsman RI Partono menjelaskan penilaian administrasi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan program tahunan yang bertujuan mendorong evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.
Penilaian ini bukan sekadar mengejar predikat atau nilai tinggi, melainkan memastikan masyarakat benar-benar memperoleh layanan yang berkualitas, mudah diakses, responsif, dan berpusat pada kepentingan publik.
