LanggurNews.com | Timika – Intelektual muda Papua, Dianus Omaleng, melontarkan kritik keras terhadap operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) di wilayah Lembah Waa-Banti, Mimika, Papua Tengah.
Ia menilai masyarakat pemilik hak ulayat di lingkar tambang masih mengalami marginalisasi dan pengabaian sistemik.
Dianus menegaskan bahwa kondisi yang dialami warga saat ini bukan sekadar masalah ketimpangan biasa, melainkan bentuk ketidakadilan yang dibiarkan terus berlangsung di tengah masifnya pengerukan kekayaan alam.
“Ini bukan lagi soal ketimpangan biasa. Ini adalah ketidakadilan yang dipelihara,” tegas Dianus dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (25/3/2026).
Berdasarkan pengamatan lapangan, Dianus membeberkan empat persoalan krusial yang menjadi potret buram pengelolaan sosial di wilayah Waa-Banti
Pertama, akses transportasi dibatasi. Warga mengeluhkan ketatnya kontrol akses jalan yang membuat mereka merasa asing di tanah sendiri, sementara kendaraan perusahaan melintas tanpa hambatan.
Kedua, ketimpangan layanan kesehatan. Terdapat jurang lebar antara standar medis tinggi bagi karyawan perusahaan dengan layanan kesehatan masyarakat lokal yang minim.
Ketiga, ekonomi terisolasi. Meski berada di wilayah dengan perputaran uang triliunan rupiah, ekonomi warga lokal disebut tidak bergerak dan tidak terintegrasi dengan pasar.
Keempat, martabat ulayat tergerus. Program CSR dinilai hanya bersifat respons sesaat (kosmetik) tanpa strategi pemberdayaan jangka panjang bagi masyarakat adat.
Dianus meminta pihak manajemen perusahaan untuk menghentikan narasi pembangunan yang hanya indah di atas kertas.
Ia mendesak adanya perubahan nyata, mulai dari pembukaan akses transportasi hingga peningkatan fasilitas kesehatan yang setara.
“Kami tidak butuh retorika CSR yang indah di atas kertas. Freeport mengambil kekayaan dari tanah kami, tetapi membiarkan pemiliknya hidup dalam isolasi,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa jika tuntutan masyarakat terkait hak ulayat dan integrasi ekonomi terus diabaikan, hal ini berpotensi memicu konflik sosial di masa depan.
Menurutnya, pengakuan nyata terhadap martabat pemilik ulayat jauh lebih penting daripada sekadar bantuan simbolis.
“Ini bukan hanya kelalaian, ini penghinaan terhadap martabat kami sebagai pemilik ulayat,” pungkas Dianus.
