LanggurNews.com | Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi pemalangan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP Jayapura, Papua, yang dinilai berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama pasien dalam kondisi darurat.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Azhar Jaya, menegaskan rumah sakit merupakan fasilitas vital yang harus tetap dapat diakses oleh masyarakat dalam situasi apa pun.
“Kami sangat prihatin dengan adanya aksi pemalangan di RSUP Jayapura. Rumah sakit adalah tempat masyarakat menggantungkan harapan untuk mendapatkan layanan kesehatan. Kami berharap aksi ini berlangsung damai, tidak anarkis, dan tidak menghalangi hak masyarakat untuk berobat,” kata Azhar dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).
Menurutnya, penutupan akses menuju rumah sakit dapat membahayakan keselamatan pasien, khususnya mereka yang membutuhkan penanganan medis segera.
“Kami mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog. Jangan sampai ada pasien yang terlambat ditangani hanya karena akses ke rumah sakit tertutup. Keselamatan pasien adalah prioritas utama,” tegasnya.
Meski pintu utama RSUP Jayapura dipalang sejak Rabu (17/6), manajemen rumah sakit memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan.
Akses pasien dan tenaga kesehatan dialihkan melalui pintu kedua dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga keamanan seluruh pihak.
Hingga saat ini, layanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), rawat inap, dan rawat jalan masih beroperasi normal. Tercatat dua pasien menjalani perawatan di IGD, 33 pasien dirawat di ruang rawat inap, serta enam pasien berada di ruang perawatan intensif. Seluruh pegawai yang bertugas juga tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Manajemen RSUP Jayapura terus berkoordinasi dengan aparat keamanan, mulai dari Polresta Jayapura, Polsek Abepura, Korem 172/Praja Wira Yakthi, hingga Universitas Cenderawasih untuk mengantisipasi perkembangan situasi.
Rumah sakit juga telah menerbitkan surat edaran kesiapsiagaan bagi seluruh pegawai dan terus menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui kanal media sosial resminya.
Berdasarkan informasi yang diterima Kemenkes, aksi pemalangan tersebut berkaitan dengan aspirasi masyarakat adat setempat yang menuntut kejelasan status lahan yang digunakan untuk pembangunan RSUP Jayapura.
Kemenkes berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan melalui musyawarah tanpa mengganggu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua.
“Kami percaya, dengan dialog yang baik, persoalan ini dapat menemukan titik temu. Yang terpenting, layanan kesehatan bagi masyarakat Papua tidak boleh terhenti,” pungkas Azhar.
