Langgur, LanggurNews.com | Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) mencatat sejumlah capaian positif dalam satu tahun pemerintahan periode 2025–2029.
Meski begitu, masalah kemiskinan, pengangguran, dan tekanan inflasi masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.
Hal tersebut terungkap dalam evaluasi kinerja satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang dipaparkan Kepala Bappelitbangda Maluku Tenggara, Clemens Welafubun, di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis (12/2/2026).
“Evaluasi kinerja 2025 difokuskan pada capaian indikator kinerja utama daerah, pelaksanaan program prioritas, serta dukungan terhadap Asta Cita dan program prioritas nasional,” kata Welafubun.
Dalam paparannya, Welafubun menyebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara meningkat dari 70,58 pada 2024 menjadi 71,16 pada 2025 atau mencapai 99 persen dari target. Usia harapan hidup juga naik dari 70,93 tahun menjadi 71,24 tahun.
Prevalensi stunting tercatat turun signifikan dari 15,68 persen pada 2024 menjadi 12,43 persen pada 2025.
“Ini menunjukkan kualitas hidup masyarakat mulai membaik, terutama di sektor kesehatan dan pembangunan manusia,” ujarnya.
Di sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan meningkat dari 129.300 orang pada 2024 menjadi 134.633 orang pada 2025. Kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga naik menjadi 12,90 persen.
Pada sektor ekonomi, realisasi nilai investasi melonjak tajam hingga mencapai 1.254 persen dari target. Namun, jumlah investor berskala nasional justru mengalami penurunan.
Sementara itu, tingkat inflasi daerah naik signifikan dari 0,16 persen pada 2024 menjadi 3,93 persen pada 2025.
“Kenaikan inflasi ini perlu menjadi perhatian serius agar stabilitas harga tetap terjaga,” kata Welafubun.
Di sisi lain, angka kemiskinan di Maluku Tenggara justru naik tipis dari 21,11 persen pada 2024 menjadi 21,16 persen pada 2025. Angka ini masih jauh dari target penurunan yang ditetapkan pemerintah daerah.
Tingkat pengangguran terbuka juga meningkat dari 5,68 persen menjadi 6,1 persen. Tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat menurun.
“Masih banyak lulusan baru yang belum terserap optimal di dunia kerja,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, kemantapan jalan kabupaten, akses air minum layak, dan sanitasi belum menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks kualitas lingkungan hidup naik tipis, namun kualitas udara justru menurun.
Sementara di bidang sosial dan keamanan, indeks stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban umum mencapai 125 persen dari target. Jumlah konflik sosial turun dari 35 kasus pada 2024 menjadi 19 kasus pada 2025.
Indeks kerukunan umat beragama tercatat mencapai 100 persen melalui pelibatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan para raja adat.
Dari sembilan program prioritas daerah, capaian indikator masih belum optimal. Pada program peningkatan investasi dan stabilitas harga, dari enam indikator hanya dua yang tercapai.
Sementara pada program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah, dari delapan indikator baru empat yang terpenuhi.
“Evaluasi ini menjadi bahan perbaikan agar kinerja pemerintah daerah ke depan bisa lebih optimal,” tutup Welafubun.
