LanggurNews.com | Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyiapkan tata kelola logistik untuk Pemilu 2029 dengan memanfaatkan teknologi Logistik 4.0.
Sistem Informasi Logistik (SILOG) akan menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan penerapan Logistik 4.0 ditujukan untuk memperkuat tata kelola logistik pemilu agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi juga menjadi upaya KPU memitigasi risiko sejak dini dalam setiap tahapan logistik. Hal itu mencakup proses perencanaan, pengadaan hingga distribusi logistik ke seluruh wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Afifuddin saat membuka Rapat Pembahasan Manajemen Risiko dalam Penyusunan Sistem Logistik Pemilu 4.0 Gelombang I di Jakarta, Senin (14/9/2026). Dia didampingi Anggota KPU Iffa Rosita dan Yulianto Sudrajat serta Sekjen KPU Suryadi.
Afifuddin mengatakan KPU juga memperhatikan efisiensi penggunaan material bahan baku, termasuk kertas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu.
KPU, kata dia, berkomitmen mendorong pengadaan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya dengan melanjutkan aksi penanaman pohon.
“KPU juga menaruh perhatian besar pada efisiensi material bahan baku seperti penggunaan kertas Pemilu. Ke depan, KPU berkomitmen menerapkan pengadaan yang lebih ramah lingkungan, termasuk melanjutkan aksi penanaman pohon,” kata Afifuddin.
Dia menambahkan evaluasi dan refleksi dari pelaksanaan pemilu sebelumnya akan terus menjadi pijakan KPU. Evaluasi itu digunakan untuk menyempurnakan alur distribusi logistik sekaligus merespons dinamika sosiologis dan hukum di daerah.
Sementara itu, Yulianto Sudrajat mengatakan KPU membangun fondasi Tata Kelola Logistik Pemilu 4.0 berbasis manajemen risiko dengan pendekatan Supply Chain Operation Reference (SCOR).
Menurut Yulianto, pendekatan tersebut digunakan untuk memastikan seluruh tahapan logistik Pemilu 2029 dapat dipetakan secara presisi dan terstandarisasi di seluruh Indonesia.
Tahapan itu meliputi perencanaan, pengadaan, distribusi hingga pemusnahan logistik. Seluruh proses tersebut akan diintegrasikan melalui SILOG.
Integrasi itu ditujukan untuk mencegah kesalahan serta menekan potensi kendala distribusi logistik di lapangan sejak dini.
Dengan sistem tersebut, KPU berupaya membangun tata kelola logistik Pemilu 2029 yang lebih terukur, terintegrasi dan berbasis manajemen risiko. (Sumber: kpu.go.id).
(Humas KPU RI/LanggurNews)
