LanggurNews.com – Labuan Bajo – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bertemu Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan pelaku industri pariwisata di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan itu membahas pemulihan sektor pariwisata Flores setelah gempa bumi magnitudo (M) 7,7.
Pertemuan digelar di Labuan Bajo, Jumat (28/8/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), asosiasi wisata bahari, pramuwisata, kelompok usaha, dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya.
Widiyanti menyampaikan duka kepada masyarakat yang terdampak gempa, khususnya keluarga korban meninggal dunia, korban luka, serta warga yang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian.
“Saya ingin menyampaikan duka dan empati yang mendalam kepada saudara-saudara kita yang terdampak gempa bumi di Flores,” kata Widiyanti dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Dia mengatakan pemerintah terus melakukan penanganan dampak bencana melalui berbagai kementerian dan lembaga.
Penanganan meliputi bantuan sosial dan logistik, layanan kesehatan, pemulihan perumahan dan konektivitas, transportasi, distribusi bantuan, pendidikan hingga pemulihan dokumen kependudukan.
Presiden RI juga disebut telah datang langsung ke wilayah terdampak untuk memastikan penanganan bencana berjalan. Pemerintah memberikan dukungan anggaran Rp 200 miliar kepada pemerintah daerah terdampak.
Widiyanti mengatakan Kementerian Pariwisata datang ke Labuan Bajo untuk mendengar kondisi dan kebutuhan pelaku industri pariwisata serta masyarakat setelah gempa.
“Kementerian Pariwisata hadir di Labuan Bajo dengan fokus pada pemulihan dan keberlanjutan sektor pariwisata. Hari ini saya bertemu langsung dengan pemerintah daerah, industri, asosiasi, serta para pemangku kepentingan pariwisata,” ujarnya.
Menurutnya, pemulihan pariwisata harus dilakukan berdasarkan tingkat kerusakan, kesiapan destinasi dan pelaku usaha untuk kembali beroperasi, serta tingkat ketergantungan masyarakat terhadap aktivitas pariwisata.
Pemulihan, lanjut Widiyanti, tidak hanya menyasar destinasi wisata. Akomodasi, restoran, desa wisata, kapal wisata, pemandu, hingga UMKM juga harus mendapat perhatian.
“Keberhasilan pemulihan tidak hanya diukur dari perbaikan aset, tetapi juga dari pulihnya pekerjaan dan pendapatan masyarakat,” katanya.
Widiyanti menyebut ada empat langkah yang menjadi perhatian dalam pemulihan pariwisata Flores. Pertama, memastikan keselamatan dan komunikasi publik berdasarkan data aktual.
Kedua, memulihkan destinasi, industri, dan ekonomi masyarakat. Ketiga, mengembalikan kepercayaan pasar dan melakukan reaktivasi pariwisata secara bertahap. Keempat, memperkuat ketangguhan destinasi terhadap risiko bencana.
“Pemulihan tidak berhenti pada perbaikan kerusakan fisik. Momentum ini harus kita gunakan untuk memperkuat manajemen risiko bencana, SOP tanggap darurat, jalur dan titik evakuasi, sistem komunikasi, hingga kesiapan seluruh pelaku pariwisata menghadapi kondisi darurat,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melaporkan aktivitas pariwisata di Labuan Bajo tetap berjalan setelah gempa.
Berdasarkan laporan per 28 Agustus 2026, tercatat 2.854 keberangkatan kapal wisata dan 32.692 pergerakan wisatawan sejak 15 Agustus 2026. Arus penerbangan domestik dan internasional juga disebut relatif stabil.
Taman Nasional Komodo dan Pulau Padar telah kembali dibuka setelah sebelumnya sempat ditutup sementara untuk asesmen keselamatan. Sejumlah atraksi wisata darat juga tetap beroperasi.
Widiyanti meminta informasi mengenai kondisi destinasi disampaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan.
“Keselamatan wisatawan dan masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu, informasi harus berbasis data yang sama, diperbarui secara cepat, dan disampaikan secara konsisten,” katanya.
Kementerian Pariwisata melalui Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, dan pelaku industri pariwisata.
BPOLBF juga melakukan pemantauan dan asesmen terhadap daya tarik wisata, akomodasi, restoran, fasilitas pariwisata, dan aksesibilitas.
Dalam pertemuan itu, keselamatan wisata bahari juga menjadi pembahasan. Labuan Bajo diketahui memiliki aktivitas wisata bahari yang cukup besar.
Widiyanti mengatakan keselamatan wisata bahari perlu diperkuat melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar operasional prosedur (SOP), kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan, serta kesiapan menghadapi kondisi darurat di darat dan laut.
Kementerian Pariwisata pada 2026 telah menjalankan sejumlah program peningkatan kompetensi pelaku pariwisata. Program tersebut antara lain Sertifikasi Tenaga Kerja Pariwisata Indonesia (SATRIA) bidang kepemanduan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) untuk wisata tirta, wisata gunung, dan snorkeling.
Pelaku wisata dan asosiasi juga menyampaikan pentingnya pelatihan mitigasi gempa dan tsunami bagi nakhoda, awak kapal, pemandu, dan operator wisata.
“Pariwisata yang berkualitas selalu dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu keselamatan masyarakat dan wisatawan,” kata Widiyanti.
Pemerintah juga membahas pengembangan daya tarik wisata di luar kawasan Taman Nasional Komodo.
Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian antara lain Pulau Kukusan, Pulau Kelor, dan Gua Rangko. Pengembangan daya tarik wisata lainnya di Manggarai Barat dan wilayah Flores juga akan didorong.
Widiyanti mengatakan pengembangan destinasi di daratan diperlukan untuk memperbanyak pilihan wisata, memperpanjang lama tinggal wisatawan, serta memperluas manfaat ekonomi pariwisata kepada masyarakat.
“Labuan Bajo memiliki potensi yang sangat besar, baik di laut maupun di darat. Ke depan, kita perlu terus memperkuat produk dan pengalaman wisata sehingga pergerakan wisatawan semakin tersebar, lama tinggal meningkat, dan manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” ujarnya.
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengatakan gempa pada 15 Agustus 2026 tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas pariwisata di Labuan Bajo.
“Kunjungan wisatawan relatif sama dibandingkan sebelum gempa. Penerbangan domestik maupun internasional juga relatif stabil,” kata Edistasius.
Dia mengatakan pemerintah daerah tetap melakukan pemantauan terhadap aktivitas wisata dan berkoordinasi dengan KSOP terkait keselamatan pelayaran.
Edistasius juga mendorong pengembangan daya tarik wisata baru untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan dan memperluas pergerakan wisatawan ke berbagai wilayah di Manggarai Barat.
Widiyanti memastikan masukan pemerintah daerah, asosiasi, dan pelaku industri akan menjadi bahan tindak lanjut Kementerian Pariwisata bersama kementerian/lembaga terkait.
“Labuan Bajo harus pulih, dan pada saat yang sama kita ingin Labuan Bajo semakin tangguh dan semakin siap menghadapi berbagai risiko di masa depan,” pungkasnya.
