LanggurNews.com | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Capaian ini menjadi kali ke-11 berturut-turut sejak 2015.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diterima langsung oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Auditorium Badiklat PKN BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (16/7/2026).
“Capaian kali ini memiliki makna yang istimewa bagi kami. Ini bukan sekadar pencapaian tahunan, melainkan pembuktian komitmen jangka panjang bahwa Kementerian Pariwisata mampu mempertahankan opini WTP sejak 2015,” kata Widiyanti dalam keterangan tertulis, Kamis (16/7/2026).
Widiyanti menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenpar atas dedikasi dan komitmennya dalam menjaga integritas, ketelitian, serta kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan anggaran sektor pariwisata.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan tumbuhnya budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Kemenpar.
Ia menambahkan, capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga amanah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Ke depan, kami harus memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat melalui pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52 persen dari pagu yang dapat digunakan. Sementara itu, realisasi anggaran berdasarkan satuan kerja mencapai 95,92 persen.
Rinciannya, realisasi anggaran Satuan Kerja Pusat mencapai 97,74 persen, Politeknik Pariwisata 93,66 persen, dan Badan Pelaksana Otorita 90,66 persen dari total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,48 triliun.
Widiyanti berharap capaian opini WTP selama lebih dari satu dekade dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kemenpar untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kemajuan pariwisata Indonesia.
