Tag: MK

LanggurNews.com | Jakarta – Ahli Pemohon dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 menyebut pelantikan tidak otomatis menghapus persoalan keabsahan syarat pencalonan. Persoalan syarat calon, ...

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak dapat menerima permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan Syamsul Jahidin. ...

LanggurNews.com | Jakarta - Permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang diajukan Syamsul Jahidin bertambah. Dalam sidang perbaikan permohonan di Mahkamah ...

LanggurNews.com | Jakarta - Denny Indrayana bersama sejumlah Pemohon mengajukan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran ...

LanggurNews.com | Jakarta - DPR RI menegaskan posisi Polri sebagai penyidik utama dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak dimaksudkan untuk menghapus ataupun ...

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. MK menilai dalil pemohon ...

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan Muhammad Dimas Aditya terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun ...

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Gugatan diajukan dosen perguruan tinggi ...

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materi terkait batas waktu penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). MK menilai para pemohon tidak ...

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak dapat diterima. MK menilai enam pemohon tak mampu membuktikan kerugian ...