Kejari Malra Sosialisasikan Program Jaga Desa ke Kepala Ohoi
November 3, 2026
Dana Haji Harus Transparan, Ini Pesan Wali Kota Tual
November 3, 2026
LanggurNdews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemohon ...
LanggurNews.com | Jakarta - Sejumlah advokat, dosen, dan mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi pengajuan praperadilan secara berulang dalam satu perkara pidana. Permintaan itu disampaikan dalam sidang uji materi Undang-Undang ...
LanggurNews.com | Jakarta - Ketentuan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani pengaduan konsumen dan memberikan pembelaan hukum diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai aturan tersebut tidak ...
LanggurNews.com | Jakarta - DPR dan pemerintah menegaskan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law tidak bisa serta-merta digunakan sebagai dasar untuk memidana seseorang. Penerapan hukum adat tersebut harus ...
LanggurNews.com | Jakarta - Pemerintah menilai batas waktu 60 dan 90 hari kerja dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tenggat tersebut dinilai diperlukan ...
LanggurNews.com | Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo resmi membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-IX Tahun 2026. Suhartoyo menekankan pentingnya gagasan living constitution atau konstitusi yang hidup ...
LanggurNews.com | Jakarta - DPR RI mengungkap alasan pengaturan penahanan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DPR menyebut penahanan diperlukan untuk mencegah tersangka ...
LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pendahuluan pengujian Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). ...
LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (UU APBN 2026) tidak jelas ...
LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan uji materi terkait aturan pemberhentian Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Dengan keputusan tersebut, permohonan itu tidak dapat diajukan ...










