Mahkamah Konstitusi RI

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti). Gugatan diajukan dosen perguruan tinggi...

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan uji materi terkait batas waktu penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). MK menilai para pemohon tidak...

LanggurNews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak dapat diterima. MK menilai enam pemohon tak mampu membuktikan kerugian...

LanggurNdews.com | Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materi Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemohon...

LanggurNews.com | Jakarta - Sejumlah advokat, dosen, dan mahasiswa meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi pengajuan praperadilan secara berulang dalam satu perkara pidana. Permintaan itu disampaikan dalam sidang uji materi Undang-Undang...

LanggurNews.com | Jakarta - Ketentuan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani pengaduan konsumen dan memberikan pembelaan hukum diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Para pemohon menilai aturan tersebut tidak...

LanggurNews.com | Jakarta - DPR dan pemerintah menegaskan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law tidak bisa serta-merta digunakan sebagai dasar untuk memidana seseorang. Penerapan hukum adat tersebut harus...

LanggurNews.com | Jakarta - Pemerintah menilai batas waktu 60 dan 90 hari kerja dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tenggat tersebut dinilai diperlukan...

LanggurNews.com | Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo resmi membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-IX Tahun 2026. Suhartoyo menekankan pentingnya gagasan living constitution atau konstitusi yang hidup...

LanggurNews.com | Jakarta - DPR RI mengungkap alasan pengaturan penahanan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). DPR menyebut penahanan diperlukan untuk mencegah tersangka...